Pemkab Langkat Ajukan Ranperda Kawasan tanpa Rokok

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH melalui Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin MKes MM, mengajukan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Langkat, tentang penyampaian penjelasan Ranperda Kabupaten Langkat, di Ruang Paripurna DPRD, Stabat, Senin (26/11). Salah satu dari ketiga Ranperda tersebut adalah Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sedangkan […]

Continue Reading

Dewan Bisa Panggil Paksa Kepala OPD

SUMUTPOS.CO – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Revisi Tata Tertib DPRD Kota Medan tampaknya bakal membuat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khawatir. Pasalnya dalam Ranperda itu, DPRD Medan menyiapkan aturan pemanggilan paksa Kepala OPD. Bahkan, bisa melibatkan aparat kepolisian jika mengabaikan undangan atau pemanggilan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota dewan. Hal itu tertuang dalam […]

Continue Reading

Rumah Digusur Harus Diganti

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur larangan penggusuran rumah penduduk tanpa penyediaan rumah pengganti. Ranperda tersebut merupakan bagian dari 19 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018 telah disetujui Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan DPRD Medan. Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, dalam […]

Continue Reading

Pemko Khawatir Ada Pertentangan Fraksi Ranperda Produk Halal

SUMUTPOS.CO – Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan Produk Halal dan Hiegenis hanya dihadiri dua anggota panitia khusus. Rapat yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Kamis (20/7) itu dipimpin Ketua Pansus Rajuddin Sagala didampingi Anggota Pansus Salman Alfarisi. Kedua wakil rakyat itu berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Sementara 26 anggota […]

Continue Reading

Tunjangan Naik, DPRD Sumut Kebut Ranperda

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumut tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menaikkan tunjangan pimpinan dan anggota dewan. Apalagi, kenaikan tunjangan itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Bahkan, karena gubernur tak kunjung mengusulkan Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota dewan tersebut, DPRD […]

Continue Reading