Sementara pengamat pembangunan, Agus Suryadi menilai,
Pemprov Sumut hanya ‘menunggu bola’ dari Pemerintah Pusat terkait pengembangan Danau Toba sebagai kawasan wisata kelas dunia atau ‘Monaco of Asia’ ini. Apalagi, untuk tahun ini belum ada satupun program prioritas Pemprovsu yang benar-benar fokus pada kawasan tersebut.
Agus juga menilai, Pemprovsu masih lemah dalam koordinasi dengan kabupaten-kabupaten di sekitar Danau Toba. Temasuk lemahnya koordinasi antar instansi horizontal di internal Pemprov Sumut sendiri. Menurutnya, hal ini juga yang membuat potensi wisata di Sumut sulit berkembang.
Bahkan, SKPD terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) dinilainya tidak pernah serius membicarakan bagaiamana mendukung pengembangan kawasan wisata Danau Toba, sehingga banyak potensi yang ada, menjadi terabaikan.
Dia menyebutkan, lemahnya peranan Pemprov Sumut dalam hal ini, karena tidak ada satu grand design untuk tujuh kabupaten di kawasan tersebut dalam upaya mendatangkan wisatawan mancanegara. Karena khusus untuk Disbudpar sendiri, juga tidak memiliki kreativitas untuk mengambangkan pariwisata.
“Padahal seharusnya langkah utama adalah menyosialisasikan dan mendiskusikanya bersama pemerintah kabupaten se-kawasan Danau Toba. Jadi peran pemprov itu luar biasa lemahnya,” katanya.
Karenanya, dia menyarankan kepada Pemprovsu jangan ‘menunggu bola’ saja dalam pengambangan destinasi pariwisata Danau Toba. Seharusnya program ini masuk menjadi salah satu prioritas di APBD Sumut 2016.
“Kenapa kita ketinggalan dengan dearah lain? Ini membuktikan, disaat orang lagi sibiuk ‘jemput bola’, kita malah ‘menunggu bola’. Kita menyarankan agar Pemprovsu bisa lebih kreatif, terutama dinas terkait seperti Pariwisata,” sebutnya.
Sebelumnya, menyikapi rencana pemerintah pusat membentuk Badan Otorita Danau Toba dengan program awal pembangunan jalur tol Medan-Parapat, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi memberi isyarat, akan menunggu prosesnya rampung.
Begitu juga dengan program di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang hanya merencanakan kegiatan Festival Danau Toba, pada September mendatang. Sedangkan even lain, digelar oleh kabupaten/kota. Minimnya anggaran menjadi alasan kenapa agenda promosi melalui berbagai kegiatan tidak dimasukkan.
Sedangkan untuk even promosi, Disbudpar mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 Juta untuk masing-masing daerah dengan total Rp3,3 miliar. Sementara untuk kawasan Danau Toba yang masuk daftar sosialisasi melalui kalender wisata selain Festival Danau Toba, kegiatan yang ditawarkan seperti Festival Gondang Naposo di Samosir tanggal 4-5 April 2016 dan Geobike Kaldera Toba tanggal 11-12 April. Dimana agenda ini sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. (ris/bal)