Pemerintah secara resmi memulai langkah besar untuk memangkas ketimpangan infrastruktur antarwilayah di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS).
Anggota Komite I DPD RI, Penrad Siagian, mendorong reformasi besar-besaran pada sistem pemasyarakatan dan kebijakan pemekaran daerah di Indonesia. Dalam rapat konsinyering Komite I DPD RI yang digelar di Bogor, Senin (20/4/2026), Penrad menyoroti fenomena "spiral kekerasan" yang terus berulang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Alam seolah belum berhenti menguji warga Desa Pertik, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Belum kering luka akibat bencana akhir Desember 2025 lalu, kini banjir dan tanah longsor kembali datang menghantam, merendam pemukiman dengan material tanah dan pasir yang menyisakan duka mendalam bagi warga setempat.
Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, mengerahkan personel TNI dari Kodim 0102/Pidie dan Yon TP 857/GS ke Kabupaten Pidie Jaya pada Selasa (8/4/2026) malam. Langkah ini diambil setelah 13 desa di dua kecamatan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 40 hingga 70 centimeter.
Di tengah hitungan minggu menjelang pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, peperangan masih menyelimuti kawasan Timur Tengah. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, memicu kekhawatiran global, terutama terkait keselamatan ratusan ribu jemaah haji yang akan segera memadati tanah suci.
Upaya mendorong peran industri dalam negeri di sektor hulu minyak dan gas bumi terus diperkuat melalui kerja sama antara Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero). Kolaborasi ini diharapkan mampu memastikan bahwa kegiatan hulu migas di Aceh memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan nasional.
Kebijakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang mengategorikan Tenaga Pendamping Profesional Desa (TPP) ke dalam kelompok "Barang dan Jasa" menuai kritik tajam. Anggota Komite I DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, menilai regulasi tersebut sangat tidak manusiawi dan merendahkan martabat para pendamping desa yang telah mengabdi belasan tahun.
Anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian mengecam keras peristiwa penyiraman air keras yang menimpa aktivis HAM Andrie Yunus di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026). Penrad menegaskan, serangan tersebut bukan sekadar tindak kekerasan biasa, melainkan kuat diduga sebagai percobaan pembunuhan berencana yang harus diusut secara serius oleh aparat penegak hukum.
