Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset yang diduga milik tersangka eks Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR) yang berlokasi di Kota Medan, Sumut.
Penyidik KPK menggeledah “rumahnya” sendiri. Butut kasus dugaan pungli di Rutan yang melibatkan 90 pegawainya. Pimpinan KPK meminta perkara ini dipercepat untuk transparasi publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan DPP Nasional Corruption Watch (NCW) membuat laporan terkait dugaan selebritas Raffi Ahmad yang diduga menjadi penampung hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) para koruptor. Sebab, pemberantasan korupsi membutuhkan peran serta masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK mengembangkan kasus itu dengan menjerat Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai upaya pemulihan aset.
Penetapan tersangka Eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej oleh KPK dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Itu usai PN Jakarta Selatan membacakan putusan praperadilan yang diajukan oleh Eddy kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus Partai Golkar Idrus Marham, terkait kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
KPK mengingatkan penyelenggara negara tetap netral menjelang masa Pemilu seperti sekarang ini. Munculnya conflict of intetest berbahaya dalam demokrasi. Dan perilaku semacam itu, menjadi wujud nyata perilaku korupsi.
Tak hanya kasus Harus Masiku, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kembali menggugat praperadilan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Gugatan itu terkait tak kunjung ditahannya Eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, meski telah ditetapkan tersangka.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua tersangka itu berstatus aparatur sipil negara (ASN)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons gugatan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait tak kunjung menangkap daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku dan meminta untuk di sidangkan secara in absentia.
