25 C
Medan
Friday, November 1, 2024
spot_img

Wapres Minta UN Diulang

Wapres RI, Jusuf Kalla.
Wapres RI, Jusuf Kalla.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bocornya sebagian naskah ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) geram. Dia pun menginstruksikan agar kasus tersebut diusut tuntas.

Menurut JK, pelaksanaan UN tidak boleh dicemari dengan aksi kecurangan. Karena itu, demi menjaga rasa keadilan, dia meminta agar dilakukan UN ulang di daerah yang siswa sekolah-sekolahnya terbukti menggunakan bocoran soal. “Jadi tidak perlu dilakukan di seluruh daerah, yang terbukti saja,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (16/4).

JK mengakui, meski persentase kebocoran soal terbilang kecil atau hanya 30 paket dari total 11.730 paket soal ujian, namun harus tetap diinvestigasi untuk mengetahui dampaknya pada UN secara keseluruhan. “Walaupun kecil (kebocorannya), saya perintahkan untuk memeriksa dampaknya,’ katanya.

JK menyebut, hasil investigasi itu selanjutnya akan digunakan pemerintah untuk menentukan sekolah-sekolah di daerah mana saja yang terbukti banyak siswanya menggunakan bocoran soal, sehingga harus
dilakukan ujian ulang. “Saya dijanjikan oleh Menteri Anies (Baswedan) dalam dua hari dia bisa trace (melacak, Red),” ucapnya.

JK meyakini, investigasi kebocoran soal bisa dilakukan dengan menelusuri jawaban para siswa saat mengerjakan soal-soal UN. Menurut dia, jika ternyata jawaban siswa-siswa di sekolah tersebut sama, maka patut diduga mereka menggunakan bocoran soal. “Sekolah yang begitu, ulang (ujiannya),” ujarnya.

Terkait oknum pembocor soal UN, JK menegaskan agar oknum maupun perusahaan percetakan yang terbukti sebagai sumber kebocoran soal, harus bertanggung jawab. Tidak hanya dalam proses hukum, namun juga bertanggung jawab atas biaya tambahan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan UN ulang. “Yang terlibat harus dihukum,” ujarnya dengan nada tinggi.

Rabu lalu (15/4), penyidik dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri sudah melakukan penggeledahan di Kantor Percetakan Negara yang diduga menjadi sumber bocornya soal UN yang diunggah ke Google Drive. “Kalau terbukti, percetakan itu jangan lagi diberi kepercayaan
mencetak soal,” kata JK. (owi/jpnn/rbb)

Wapres RI, Jusuf Kalla.
Wapres RI, Jusuf Kalla.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bocornya sebagian naskah ujian nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) geram. Dia pun menginstruksikan agar kasus tersebut diusut tuntas.

Menurut JK, pelaksanaan UN tidak boleh dicemari dengan aksi kecurangan. Karena itu, demi menjaga rasa keadilan, dia meminta agar dilakukan UN ulang di daerah yang siswa sekolah-sekolahnya terbukti menggunakan bocoran soal. “Jadi tidak perlu dilakukan di seluruh daerah, yang terbukti saja,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (16/4).

JK mengakui, meski persentase kebocoran soal terbilang kecil atau hanya 30 paket dari total 11.730 paket soal ujian, namun harus tetap diinvestigasi untuk mengetahui dampaknya pada UN secara keseluruhan. “Walaupun kecil (kebocorannya), saya perintahkan untuk memeriksa dampaknya,’ katanya.

JK menyebut, hasil investigasi itu selanjutnya akan digunakan pemerintah untuk menentukan sekolah-sekolah di daerah mana saja yang terbukti banyak siswanya menggunakan bocoran soal, sehingga harus
dilakukan ujian ulang. “Saya dijanjikan oleh Menteri Anies (Baswedan) dalam dua hari dia bisa trace (melacak, Red),” ucapnya.

JK meyakini, investigasi kebocoran soal bisa dilakukan dengan menelusuri jawaban para siswa saat mengerjakan soal-soal UN. Menurut dia, jika ternyata jawaban siswa-siswa di sekolah tersebut sama, maka patut diduga mereka menggunakan bocoran soal. “Sekolah yang begitu, ulang (ujiannya),” ujarnya.

Terkait oknum pembocor soal UN, JK menegaskan agar oknum maupun perusahaan percetakan yang terbukti sebagai sumber kebocoran soal, harus bertanggung jawab. Tidak hanya dalam proses hukum, namun juga bertanggung jawab atas biaya tambahan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan UN ulang. “Yang terlibat harus dihukum,” ujarnya dengan nada tinggi.

Rabu lalu (15/4), penyidik dari Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri sudah melakukan penggeledahan di Kantor Percetakan Negara yang diduga menjadi sumber bocornya soal UN yang diunggah ke Google Drive. “Kalau terbukti, percetakan itu jangan lagi diberi kepercayaan
mencetak soal,” kata JK. (owi/jpnn/rbb)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/