JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung terus mendorong diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, sebagai solusi permanen konflik di internal partai tersebut. Namun dua kubu yang bertikai menilai ide itu sulit diwujudkan.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya mengatakan Munaslub itu dimungkinkan sesuai aturan partai, hanya saja implementasinya tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Akbar Tanjung (AT).
“Penyelenggaranya siapa? DPP yang mana? Peserta ketua DPD I dan II, yang mana? Dari kubu Ancol sudah buat plt-plt (pelaksana tugas). Yang tanggung biaya siapa?” kata Tantowi di gedung DPR Jakarta, Senin (25/5).
Kalaupun Munaslub diselenggarakan oleh Munas Bali, Wakil Ketua Komisi I DPR itu tidak yakin hasilnya akan diakui oleh kubu Ancol. Sehingga ide Akbar menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah.
Pendapat serupa juga disampaikan Sekjen DPP Golkar hasil Munas Ancol, Zainuddin Amali. Dijelaskan, menurut AD/ART Golkar penyelenggara Munaslub adalah DPP partai.
Kemudian sebelum Munaslub, DPD harus lebih dulu melaksanakan Musda. Sehingga dia juga mengaku bingung siapa yang akan mengadakan Munas jika ide Akbar itu dilaksanakan.
“Saya dengar mereka (kubu Bali) juga menolak Munas Luar Biasa. Kalau dua-duanya menolak, pelaksananya siapa? Itu persoalan yang utama. Kemudian peserta. Peserta ini sekarang hampir seluruhnya sudah expired, lalu siapa yang jadi peserta? Jadi ide (Munaslub) itu bagus tapi diimplementasikan susah,” tandasnya.(fat/jpnn)
Akbar Tanjung
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung terus mendorong diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, sebagai solusi permanen konflik di internal partai tersebut. Namun dua kubu yang bertikai menilai ide itu sulit diwujudkan.
Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya mengatakan Munaslub itu dimungkinkan sesuai aturan partai, hanya saja implementasinya tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Akbar Tanjung (AT).
“Penyelenggaranya siapa? DPP yang mana? Peserta ketua DPD I dan II, yang mana? Dari kubu Ancol sudah buat plt-plt (pelaksana tugas). Yang tanggung biaya siapa?” kata Tantowi di gedung DPR Jakarta, Senin (25/5).
Kalaupun Munaslub diselenggarakan oleh Munas Bali, Wakil Ketua Komisi I DPR itu tidak yakin hasilnya akan diakui oleh kubu Ancol. Sehingga ide Akbar menurutnya tidak akan menyelesaikan masalah.
Pendapat serupa juga disampaikan Sekjen DPP Golkar hasil Munas Ancol, Zainuddin Amali. Dijelaskan, menurut AD/ART Golkar penyelenggara Munaslub adalah DPP partai.
Kemudian sebelum Munaslub, DPD harus lebih dulu melaksanakan Musda. Sehingga dia juga mengaku bingung siapa yang akan mengadakan Munas jika ide Akbar itu dilaksanakan.
“Saya dengar mereka (kubu Bali) juga menolak Munas Luar Biasa. Kalau dua-duanya menolak, pelaksananya siapa? Itu persoalan yang utama. Kemudian peserta. Peserta ini sekarang hampir seluruhnya sudah expired, lalu siapa yang jadi peserta? Jadi ide (Munaslub) itu bagus tapi diimplementasikan susah,” tandasnya.(fat/jpnn)
