Penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang fraksi PDIP di DPRD Sumut, Medan, Rabu (11/11). Penggeledahan ini, terkait perkembangan kasus dugaan penerimaan suap dalam persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut serta pembatalan hak interpelasi DPRD Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah ketua dan bekas pimpinannya ditahan, Selasa (10/11) malam, DPRD Sumut kembali digeledah tim penyidik KPK, Rabu (11/11) siang. Pemeriksaan kedua setelah 13 Agustus 2015 lalu ini dilakukan di sejumlah ruangan. Akibatnya, agenda rapat Badan Anggaran (banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut sempat kacau. Tak cuma dokumen rapat, penyidik KPK juga menyita sejumlah berkas yang terkait dengan proyek alat-alat kesehatan (alkes).
Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan yang mendampingi para petugas KPK menggeledah sejumlah ruangan di DPRD Sumut mengungkapkan dokumen rapat menjadi target utama penyidik.
”Ada yang ambil dokumen yang sudah tersusun di lemari. Tapi ada juga file-file yang disimpan di komputer. Semuanya diambil. Saya nggak tahu rincinya seperti apa,” katanya.
Saat penyidik KPK akan memulai penggeledahan, Sutrisno berada di ruang Fraksi PDIP untuk menunggu dimulainya rapat Banggar. Dia didapuk rekan-rekan separtainya untuk mendampingi penyidik KPK memeriksa dan mengambil dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
”Saya diminta teman-teman untuk mendampingi penyidik KPK,” ujarnya. Sutrisno menyebutkan, selain dokumen rapat, tim KPK juga mengangkut berkas dan kliping yang terkait dengan proyek alat-alat kesehatan (alkes).
”Ada kliping koran soal berita-berita kasus Alkes. Mungkin menarik bagi mereka, saya lihat juga ikut diangkut,” tukasnya.
Kedatangan KPK, kemarin pagi menyita perhatian di lingkungan kerja gedung rakyat tersebut. Dalam pantauan Sumut Pos, begitu tiba sekitar pukul 14.00 WIB, tim KPK langsung masuk ruangan sekretariat DPRD (setwan) di gedung bagian belakang. Kehadiran mereka dikawal ketat oleh puluhan personel kepolisian bersenjata lengkap. Wartawan yang melihat kedatangan itu langsung dicegat. Tak satu pun diperbolehkan ikut masuk ke dalam.
Dari pantauan Sumut Pos, sejumlah penyidik masuk ke arah ruangan Bendahara. Tidak lama berselang, pintu masuk gedung itu pun ditutup oleh aparat yang berjaga.
Para penyidik yang menggunakan rompi berwarna krem-putih bertuliskan ‘KPK’ bekerja sekitar 20 menit di setwan. Dengan pengawalan ketat personel kepolisian, para petugas anti-rasuah itu keluar dari gedung bagian belakang menuju gedung baru bagian depan yang merupakan ruang kerja seluruh anggota DPRD. Hampir semua penyidik sibuk bekerja mengumpulkan dokumen. Hanya seorang petugas yang terlihat memegang rompi di tangannya berjaga-jaga di pintu.
Pengamanan di seluruh bagian gedung DPRD Sumut, termasuk pintu masuk juga diperketat.
