MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pendeklarasian Partai Golkar Indonesia mendapat respon negatif dari pengurus Partai Golkar di Sumut. Sekretaris DPD Golkar Sumut, Sodrul Fuad menilai, pembentukan partai baru bukanlah sebuah kesepakatan yang telah dibuat ketika terjadi dualisme kepengurusan.
Menurut Sodrul, ada tiga kesepakatan yang terjadi terkait dualisme kepengurusan. Pertama, menempuh jalur hukum. Kedua, pihak yang menang akan merangkul yang kalah. Ketiga, tidak membuat partai baru.
“Sudah jelas kesepakatannya, kenapa tiba-tiba muncul wacana memuat PGI. Artinya, sudah melanggar ketentuan. Jadi alasan pembentukan PGI untuk menyelamatkan partai hanya omong kosong. Pembentukan partai baru hanya akan menghancurkan Golkar,” tegas Sordul kepada Sumut Pos, Jumat (29/1).
Menurutnya, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) beberapa waktu lalu menghasilkan dua keputusan, yakni pelaksanaan Munas Luar Biasa (Munaslub) serta menjadi partai pendukung pemerintah. Karena kedua keputusan penting itulah pada akhirnya Kemenkumham memperpanjang SK Kepengurusan Golkar versi Munas Riau untuk 6 bulan ke depan.
“Setelah SK Kepengurusan Golkar Munas Riau diperpanjang, tidak ada lagi Golkar versi Abu Rizal Bakrie maupun Golkar versi Agung Laksono, semua telah melebur menjadi satu,” ungkapnya.
Pelaksanaan Munaslub, lanjut dia, diperkirakan terealisasi pada medio April hingga Mei 2016. “Tanggal 5 Februasi mendatang, ada rapat perdana pengurus Golkar pascapenerbitan SK Menkumham. Mungkin dalam rapat itu akan ada pembentukan pantia pelaksana Munaslub,” bebernya.
Karenanya, dia menyayangkan sampai muncul wacana pembentukan PGI. “Kalau mau buat partai baru silahkan, tapi jangan bawa-bawa nama Golkar,” tegasnya.
Tokoh Partai Golkar Sumut lainnya, Yasir Ridho Lubis juga menolak adanya wacana pembentukan PGI. Dia memprediksi pembentukan partai baru sebagai penyelesaian sebuah konflik bukan solusi terbaik, tapi hanya kepentingan ego sekelompok orang tertentu. Seharusnya, kata dia, seluruh kader Golkar mendorong pelaksanaan Munaslub sebagai jalan tengah penyelesaian konflik dualisme kepengurusan.
“Jalan keluar dari benang kusut ini sudah hampir terlihat, meski masih di kejauhan. Anehnya, ketika Munaslub sudah direncanakan, kenapa muncul wacana pembentukan PGI. Bagaimana ketika Munaslub terealisasi, pasti akan ada masalah yang lebih besar ketika ada pihak-pihak yang tidak terpuaskan atau yang kalah dalam pertarungan perebutan kursi Ketua Umum,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yasir berharap konsolidasi atau penyelesaian permanen konflik Golkar tidak hanya terjadi ditingkat Pusat. Sebab, perpecahan atau dualisme kepengurusan sudah sampai kedaerah-daerah.
“Kalau penyelesaian hanya di tingkat atas, sama saja masalah ini tidak akan tuntas. Harapannya, ada solusi bagi dualisme kepengurusan di daerah,” harap pria yang pernah menjabat Sekretaris DPD Golkar Sumut itu.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut dan sekaligus Ketua DPD Golkar Kota Tebingtinggi versi Agung Laksono, Ir Pahala Sitorus MM kepada Sumut Pos menyebutkan, sebenarnya tidak ada Partai Golkar tandingan. Menurutnya, itu hanya wujud ketidakpuasan segelintir orang untuk membuat provokasi.
“Siapa bilang mau ada PGI? Saya baru pulang dari Jakarta, itu berita tidak benar,” tegas Pahala Sitorus, Jumat (29/1).
