Bola Panas Silpa Disdik Sumut Rp56 Miliar
GEDUNG DEWAN-Persoalan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut sebesar Rp56 miliar lebih, masih jadi bola panas di DPRD Sumut. Bahkan Komisi E mendesak pim pinan tertinggi di Pemrovsu untuk mengevaluasi Kadisdik Sumut, Syaiful Safri, yang dinilai gagal menjalankan tugasnya.
“Kelebihan Silpa Rp56 miliar di Disdik Sumut menjadi tolok ukur Bagi Komisi E kepada Ba dan Anggaran DPRD Sumut dan pimpinan dewan, un tuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kadis itu. Dan tidak mustahil, Komisi E juga bisa merekomendasikan pengevaluasian terhadap pimpinan pemerintahan tertinggi Pemprov,” ujar anggota Komisi E DPRD Sumut, Richard Eddy M Lingga kepada wartawan koran ini, Minggu (6/3).
Untuk ke arah sana, lanjutnya, Komisi E DPRD Sumut meminta laporan detil dari Dinas Pendidikan Sumut terkait penggunaan anggaran.
“DPRD Sumut berhak meminta itu,” ungkapnya. Dikatakannya, keberadaan Silpa Rp56 miliar juga dikhawatirkan dialokasikan di triwulan keempat tahun anggaran. Namun alasan yang diberikan Syaiful Syafri saat dipanggil Komisi E, di masa itu pihaknya tidak ada kegiatan. “Siapa tahu, Silpa itu di Tri Wulan IV. Tapi tidak dilaporkan,” tegasnya.
Desakan evaluasi juga dilontarkan oleh anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya, yakni Siti Aminah. Srikandi Fraksi PKS DPRD Sumut ini menyatakan, keberadaan Silpa itu kuat dugaan adanya indikasi ketidakmampuan Kepala Disdik Sumut menyalurkan anggaran. Buktinya, selama ini tidak ada program dari Disdik Sumut yang memberi ruang pendidikan bagi rakyat miskin.
“Keberadaan Silpa itu, menandakan Kepala Disdik tidak mampu menggunakan anggaran. Kita lihat, sejauh ini program Disdik juga tidak pernah memuaskan masyarakat. Ini bisa dijadikan bahan bagi Pemprovsu untuk melakukan evaluasi. Kalau (Syaiful Syafri, Red) tidak mampu, untuk apa dipertahankan,” tukasnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi E dari Fraksi Demokrat, Sopar Siburian. Secara detil Sopar menjelaskan, keberadaan Silpa ini memberi ruang adanya program-program yang ditutupi. Artinya, bukan tidak mungkin ada yang tidak seusai aturan dan sebagainya. Maka dari itu, Kepala Disdik Sumut akan dipanggil oleh Pansus Pendidikan Sumut untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah dipakai tersebut.
“Kita mempertanyakan Silpa itu kenapa bisa terjadi. Bagaimana pula dengan APBD 2011 ini. Setahu saya, APBD 2011 lebih kecil dari APBD 2010, nah ini menandakan Disdik Sumut dan khususnya kadisnya tidak mampu merefresentasikan program-program pendidikan. Padahal seharusnya, masalah pendidikan ini adalah yang vital sesuai dengan visi misi kepala daerah Sumut yakni, Tidak Lapar, Tidak Bodoh dan Tidak Sakit. Dengan ketidakmampuan ini, menjadi satu pertimbangan apakah kadisnya akan dipertahankan atau dievaluasi,” tuntasnya. (ari)
