MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengamat Politik, Faisal Akbar Nasution menilai, keberatan yang disampaikan Partai Hanura ke PKS sangat tidak beralasan. Partai Hanura, kata dia, tidak serta merta mendapatkan jatah kursi wakil gubernur Sumut. Pasalnya, PKS dan partai lain juga turut serta mengusung pasangan Gatot-Tengku Erry pada Pilgubsu 2013 lalu.
“Saya pikir Hanura keliru, tidak seperti itu cara berpolitiknya,“ kata Faisal.
Akademisi asal USU itu menilai Tengku Erry perlu mempertimbangkan peta politik yang ada saat ini. Di mana, kursi Partai Hanura di DPRD Sumut berjumlah 10 atau dua kali lipat dari kursi yang diperoleh Partai Nasdem 5 kursi. Kondisi ini diyakininya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Selaku Ketua Partai dan kekuatan di legislatif lebih besar, tentu tidak akan mudah mengatur Zulkifli, ini harus dijadikan pertimbangan khusus,“ ujarnya.
Masyarakat awam beranggapan bahwa posisi wakil gubernur hanya sebagai ban serep dari gubernur. Meski begitu, kursi Sumut 2 memiliki peran strategis jika benar-benar dimanfaatkan untuk membantuk kerja gubernur itu sendiri.
Belum lagi, persoalan hukum yang menimpa Zulkifli Efendi Siregar. Sejauh ini status pimpinan dewan itu masih tersangka di Polda Sumut. Ia mencontohkan kasus wakil bupati Simalungun terpilih, Amran Sinaga yang batal dilantik karena terkena kasus hukum.
“Kita takutkan masalah ini dimanfaakan oknum tertentu untuk mengusik posisi gubernur dan wakil gubernur, waktu akan terkuras untuk memikirkan masalah itu. Saya pikir masih banyak calon lain yang lebih berkompeten, makanya semakin banyak partai mencalonkan akan lebih baik,“ tukasnya. (dik/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengamat Politik, Faisal Akbar Nasution menilai, keberatan yang disampaikan Partai Hanura ke PKS sangat tidak beralasan. Partai Hanura, kata dia, tidak serta merta mendapatkan jatah kursi wakil gubernur Sumut. Pasalnya, PKS dan partai lain juga turut serta mengusung pasangan Gatot-Tengku Erry pada Pilgubsu 2013 lalu.
“Saya pikir Hanura keliru, tidak seperti itu cara berpolitiknya,“ kata Faisal.
Akademisi asal USU itu menilai Tengku Erry perlu mempertimbangkan peta politik yang ada saat ini. Di mana, kursi Partai Hanura di DPRD Sumut berjumlah 10 atau dua kali lipat dari kursi yang diperoleh Partai Nasdem 5 kursi. Kondisi ini diyakininya akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
“Selaku Ketua Partai dan kekuatan di legislatif lebih besar, tentu tidak akan mudah mengatur Zulkifli, ini harus dijadikan pertimbangan khusus,“ ujarnya.
Masyarakat awam beranggapan bahwa posisi wakil gubernur hanya sebagai ban serep dari gubernur. Meski begitu, kursi Sumut 2 memiliki peran strategis jika benar-benar dimanfaatkan untuk membantuk kerja gubernur itu sendiri.
Belum lagi, persoalan hukum yang menimpa Zulkifli Efendi Siregar. Sejauh ini status pimpinan dewan itu masih tersangka di Polda Sumut. Ia mencontohkan kasus wakil bupati Simalungun terpilih, Amran Sinaga yang batal dilantik karena terkena kasus hukum.
“Kita takutkan masalah ini dimanfaakan oknum tertentu untuk mengusik posisi gubernur dan wakil gubernur, waktu akan terkuras untuk memikirkan masalah itu. Saya pikir masih banyak calon lain yang lebih berkompeten, makanya semakin banyak partai mencalonkan akan lebih baik,“ tukasnya. (dik/adz)
