Tax Amnesty Tuntas Bulan Ini, Papua Lebih Holistik

Turut menjaga stabilitas ekonomi dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM termasuk tanggung jawab yang diemban Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Berikut lanjutan wawancara Jawa Pos dengan Luhut, Selasa (7/6), sebelum dia melakukan kunjungan kerja ke Australia.

Sejauh mana perkembangan tax amnesty?

Jalan, insya Allah bisa selesailah bulan ini.

Yakin bisa tuntas dalam masa sidang ini?

Ya harus selesai, kalau tidak selesai, kita repot juga. Saya berharap beres. Sebab, secara praktik beres, kok. Materinya juga sudah beres. Ya, wajarlah kalau ada perbedaan kepentingan dalam pembahasan di parlemen.

Dukungan Partai Golkar ke pemerintah akan berpengaruh terhadap pembahasan tax amnesty ini di parlemen?

Hahahaha…Iya kami berharap begitu. Sebagai perekat perbedaan begitulah…

Begitu mendesaknya tax amnesty ini untuk negara?

Sangat…sangat. Kami juga baru saja membahas apa yang harus dilakukan pasca disahkannya tax amnesty ini. Intinya, kita akan terus berupaya memperbesar jumlah pembayar pajak.

Penerimaan pajak kita kan jauh dari target?

Bukan hanya masalah tax sebenarnya. Tapi, ini juga berkaitan dengan lesunya ekonomi global. Dampaknya begitu berpengaruh.

Pihak yang pro terhadap tax amnesty berharap ada penyesuaian, bagaimana soal ini?

Iya kita lakukan itu, cuma akan ada sedikit kenaikan.

Bicara soal pajak, nama Bapak sempat dikaitkan dengan dokumen Panama Papers. Penegasan saja, memang Bapak pernah memiliki perusahaan yang disebut dalam dokumen tersebut?

(Diam sejenak, garis mukanya tampak murung). Panama Papers itu tidak ada. Ceritanya kan begini, saya di-interview majalah Tempo. Saya bilang tidak tahu tentang dokumen itu. Saya tidak pernah merasa mendaftarkan SPV (special purpose vehicle) di situ. Pada 2006 saya belum punya banyak duit. Jadi, tak terpikirkan melakukan begituan.

Bapak sudah pastikan semuanya tidak benar?

Sudah, sudah saya cek berulang. Saya cek alamat saya di dokumen itu, ternyata salah. Saya cek juga ternyata tidak ada transaksi dan pada 2008 perusahaan itu sudah ditutup. Sebelum berita tersebut muncul, saya bertanya ke wartawannya, kalau tidak ada transaksi dan sudah tutup, apakah saya mesti wajib mendaftarkan pajak? Wartawan itu menjawab tidak. Eh lah kok keluarnya seperti itu.

Bapak merasa dirugikan dengan itu?

Iya itu tidak fair. Saya tidak masalah dikritik, tapi yang ada faktanya dan bisa dipertanggungjawabkan, dong. Saya pernah juga dikabarkan berseberangan dengan Pak SS (Sudirman Said, menteri ESDM, Red). Padahal, saya tidak ada apa-apa dengan beliau. Pernah juga dikaitkan ”papa minta saham”. Padahal, saya orang yang pertama dan konsisten mengusulkan kepada presiden agar jangan mau berunding sebelum 2019. Ngapain saya minta saham, bego apa? Kan itu tercatat di New York Stock Exchange.

Turut menjaga stabilitas ekonomi dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM termasuk tanggung jawab yang diemban Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Berikut lanjutan wawancara Jawa Pos dengan Luhut, Selasa (7/6), sebelum dia melakukan kunjungan kerja ke Australia.

Sejauh mana perkembangan tax amnesty?

Jalan, insya Allah bisa selesailah bulan ini.

Yakin bisa tuntas dalam masa sidang ini?

Ya harus selesai, kalau tidak selesai, kita repot juga. Saya berharap beres. Sebab, secara praktik beres, kok. Materinya juga sudah beres. Ya, wajarlah kalau ada perbedaan kepentingan dalam pembahasan di parlemen.

Dukungan Partai Golkar ke pemerintah akan berpengaruh terhadap pembahasan tax amnesty ini di parlemen?

Hahahaha…Iya kami berharap begitu. Sebagai perekat perbedaan begitulah…

Begitu mendesaknya tax amnesty ini untuk negara?

Sangat…sangat. Kami juga baru saja membahas apa yang harus dilakukan pasca disahkannya tax amnesty ini. Intinya, kita akan terus berupaya memperbesar jumlah pembayar pajak.

Penerimaan pajak kita kan jauh dari target?

Bukan hanya masalah tax sebenarnya. Tapi, ini juga berkaitan dengan lesunya ekonomi global. Dampaknya begitu berpengaruh.

Pihak yang pro terhadap tax amnesty berharap ada penyesuaian, bagaimana soal ini?

Iya kita lakukan itu, cuma akan ada sedikit kenaikan.

Bicara soal pajak, nama Bapak sempat dikaitkan dengan dokumen Panama Papers. Penegasan saja, memang Bapak pernah memiliki perusahaan yang disebut dalam dokumen tersebut?

(Diam sejenak, garis mukanya tampak murung). Panama Papers itu tidak ada. Ceritanya kan begini, saya di-interview majalah Tempo. Saya bilang tidak tahu tentang dokumen itu. Saya tidak pernah merasa mendaftarkan SPV (special purpose vehicle) di situ. Pada 2006 saya belum punya banyak duit. Jadi, tak terpikirkan melakukan begituan.

Bapak sudah pastikan semuanya tidak benar?

Sudah, sudah saya cek berulang. Saya cek alamat saya di dokumen itu, ternyata salah. Saya cek juga ternyata tidak ada transaksi dan pada 2008 perusahaan itu sudah ditutup. Sebelum berita tersebut muncul, saya bertanya ke wartawannya, kalau tidak ada transaksi dan sudah tutup, apakah saya mesti wajib mendaftarkan pajak? Wartawan itu menjawab tidak. Eh lah kok keluarnya seperti itu.

Bapak merasa dirugikan dengan itu?

Iya itu tidak fair. Saya tidak masalah dikritik, tapi yang ada faktanya dan bisa dipertanggungjawabkan, dong. Saya pernah juga dikabarkan berseberangan dengan Pak SS (Sudirman Said, menteri ESDM, Red). Padahal, saya tidak ada apa-apa dengan beliau. Pernah juga dikaitkan ”papa minta saham”. Padahal, saya orang yang pertama dan konsisten mengusulkan kepada presiden agar jangan mau berunding sebelum 2019. Ngapain saya minta saham, bego apa? Kan itu tercatat di New York Stock Exchange.