25 C
Medan
Sunday, September 29, 2024

Petinggi Demokrat Sebut Kasus Ramadhan Pohan Urusan Pribadi

Ramadhan Pohan, politikus demokrat yang juga mantan Calon Walikota Medan pada pilkada baru lalu.
Ramadhan Pohan, politikus demokrat yang juga mantan Calon Walikota Medan pada pilkada baru lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan persoalan yang dihadapi kadernya Ramadhan Pohan (Rampo) adalah urusan pribadi.

Rampo saat ini sedang menghadapi masalah hukum di Polda Sumatera Utara, atas tuduhan penipuan senilai Rp 24 miliar. Masalah hukum itu terkait dukungan dana kampanye saat mencalonkan diri sebagai Walikota Medan.

“Itu persoalan pribadi. Silahkan penegak hukum proses sesuai prosedur, secara pofesional dan transparan. Tak ada kaitan dengan Partai Demokrat,” kata Syarief di gedung DPR Jakarta, Rabu (20/7).

Apalagi, lanjut Anggota Komisi I DPR itu, masalah tersebut berkaitan dengan urusan Pilwako. Apapun masalahnya, kata Syarief, semua pihak harus tunduk pada hukum.

“Semua harus tunduk pada hukum. Itu tindakan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Demokrat,” tegasnya lagi.(fat/jpnn)

Ramadhan Pohan, politikus demokrat yang juga mantan Calon Walikota Medan pada pilkada baru lalu.
Ramadhan Pohan, politikus demokrat yang juga mantan Calon Walikota Medan pada pilkada baru lalu.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan persoalan yang dihadapi kadernya Ramadhan Pohan (Rampo) adalah urusan pribadi.

Rampo saat ini sedang menghadapi masalah hukum di Polda Sumatera Utara, atas tuduhan penipuan senilai Rp 24 miliar. Masalah hukum itu terkait dukungan dana kampanye saat mencalonkan diri sebagai Walikota Medan.

“Itu persoalan pribadi. Silahkan penegak hukum proses sesuai prosedur, secara pofesional dan transparan. Tak ada kaitan dengan Partai Demokrat,” kata Syarief di gedung DPR Jakarta, Rabu (20/7).

Apalagi, lanjut Anggota Komisi I DPR itu, masalah tersebut berkaitan dengan urusan Pilwako. Apapun masalahnya, kata Syarief, semua pihak harus tunduk pada hukum.

“Semua harus tunduk pada hukum. Itu tindakan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Demokrat,” tegasnya lagi.(fat/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/