JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah sempat berencana melengkapi jamaah dengan gelang haji dengan teknologi GPS (global positioning system). Tak pelak jelang keberangkatan, jamaah banyak yang menanyakan keberadaan gelang berteknologi tinggi itu. Namuan ternyata Kementerian Agama (Kemenag) membatalkan rencana modernisasi perlengkapan haji ini.
Awalnya gelang haji dipasangi alat GPS supaya memudahkan mengamati posisi jamaah haji. Khususnya untuk jamaah yang lansia. Upaya ini juga bisa memudahkan pemantauan ketika ada jamaah yang tersesat atau hilang. Rencana uji coba penerapan gelang haji ber-GPS ini ditujukan untuk jamaah dari provinsi Jawa Barat.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Abdul Jamil mengatakan pembatalan pembuatan gelang haji ber-GPS itu sudah disampaikan secara resmi ke DPR. Kemudian pihak parlemen pun sudah menyetujui pembatalan tersebut.
’’Pertimbangan kami adalah biaya dan kerumitan penerapan teknologinya,’’ katanya di Jakarta kemarin. Dia menjelaskan dari sisi biaya, jelas akan membebani jamaah karena pembelian piranti GPS diambilkan dari dana haji. Kemudian untuk penerapan teknologi, perlu koordinasi dengan orotitas haji dan lembaga terkait teknologi informasi di Saudi.
Akhirnya Jamil memilih untuk mengoptimalkan gelang haji yang saat ini sudah ada. Kemudian untuk mendukung peningkatan pengawasan jamaah, dia menuturkan ada penambahan personel sipil maupun polisi dan militer. Jamil mengatakan tahun ini ada 75 orang. Perinciannya adalah 50 orang TNI dan 25 unsur polisi. ’’Jumlah ini bertambah dari kuota petugas keamanan sebanyak 45 orang,’’ paparnya.
Meskipun pengawasan jamaah tidak jadi berbasis teknologi, Jamil mengatakan akan melakukan pemantauan dengan serius. Untuk memudahkan pemantauan, jamaah dengan kondisi kesehatan beresiko tinggi (resti) diberi tanda khusus. Jamil juga berharap jamaah resti meminimalisir aktivitas di luar pemondokan. Jika sedang berada di luar, dianjurkan berkelompok atau tidak sendirian.
Sementara itu dua pekan jelang kedatangan jamaah di asrama haji, Jamil mengatakan panitia haji tingkat embarkasi yang belum dilantik tinggal di Lombok dan Medan. Rencananya hari ini mereka dilantik, untuk bisa segera bekerja. Panitia haji tingkat embarkasi terdiri dari unsur Kemenag, Kemenkes, imigrasi, cukai, pemerintah provinsi, dan petugas keamanan dari polisi.
Kepala Kanwil Kemenag DKI Jakarta Abdurrahman mengatakan paling lambat asrama haji Pondok Gede sudah steril dari kegiatan di luar haji pada 6 Juli nanti. Selama ini kegiatan yang dilakukan di asrama haji Pondok Gede seperti manasik dari kelompok bimbingan ibadah haji (BPIH). Dia menuturkan kapasitas asrama haji Pondok Gede bisa menampung 3-4 kloter sekaligus.
Abdurrahman mengatakan kloter 1 tiba di asrama haji Pondok Gede pada 8 Agustus pukul 8 pagi. Kemudian disusul kloter 2 masuk pada pukul 15.00. Kloter 1 diterbangkan menuju Madinah 9 Agustus pukul 08.15 dan kloter 2 menyusul pada pukul 15.15. ’’Jadi jamaah masih memiliki waktu untuk istirahat di asrama haji,’’ katanya.
Dia menuturkan setibanyak di asrama haji jamaah akan menjalani pemeriksaan akhir. Diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan dan tes kehamilan bagi perempuan berusia produktif. Selain itu juga ada pemberian uang living cost sebesar 1.500 riyal (sekitar Rp 5,2 juta) per jamaah. (wan/jpg)