Lima Kepala Daerah di Sumut yang mencalonkan diri jadi ketua DPD Golkar Sumut. Dari kiri ke kanan: Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, Bupati Batubara OK Arya, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk, dan Bupati Labura Kharuddinsyah Sitorus.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pertarungan dalam memperebutkan kursi Ketua DPD Partai Golkar Sumut semakin seru. Sebab, ada lima kepala daerah diyakini bakal mencalonkan diri menjadi ketua pada Musyawarah Daerah (Musda) yang akan digelar Senin (22/8) hingga Rabu (24/8) pekan depan.
Informasi yang berhasil dihimpun Sumut Pos, kelima kepala daerah yang akan bertarung pada musda tersebut di antaranya, Syahrul M Pasaribu (Bupati Tapsel), Kharuddinsyah Sitorus (Bupati Labura), Ngogesa Sitepu (Bupati Langkat), Ok Arya (Bupati Batubara), serta Safri Hutauruk (Wali Kota Sibolga).
Selain kelima kepala daerah tersebut, ada tiga nama lain yang diyakini bakal meramaikan bursa pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Sumut yakni Kodrat Shah, Yasir Ridho Lubis, serta mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin.
Pengamat Politik Faisal Riza menilai, nama-nama yang muncul ke permukaan untuk bertarung sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut cukup menarik, khususnya lima kepala daerah tersebut. Menurutnya, ketika melihat dari oligarki, maka sosok yang mendapat dukungan pimpinan pusat yang akan menang. Tapi kalau pendekatan demokratis, yang menang adalah sosok yang mendapat dukungan dari pemegang suara di daerah, yakni DPD II Partai Golkar.
Mencuatnya nama kepala daerah sebagai kandidat Ketua Golkar Sumut, menurutnya menunjukkan proses kaderisasi dan distribusi kepemimpinan Partai Golkar telah membaik. “Keberhasilan di daerah, menjadi kredit poin untuk kepala daerah yang maju sebagai calon ketua Partai Golkar Sumut,” katanya.
Menurutnya, jika musda mengakomodir suara dari daerah, maka musda itu mempertimbangkan sirkulasi kepemimpinan dari daerah. Tapi yang perlu digarisbawahi, apakah kandidat dari daerah ini bisa mengadaptasi keadaan politik di tingkat wilayah atau tidak. Sebab ini berkaitan dengan konsolidasi Partai Golkar pascakonflik.
“Rekonsolidasi jadi poin penting untuk kondisi Partai Golkar saat ini. Kalau gagal rekonsolidasi, maka Pemilu 2019 Golkar akan rentan. Saya pikir tinggal dilihat saja, sosok mana yang paling mampu melakukan rekonsolidasi itu,” ungkap akademisi dari UIN Sumut itu.
Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Muchrid Nasution menilai, semua bakal calon yang telah muncul memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Sumut. “Saya pikir semua punya peluang yang sama,” kata Muchrid Nasution kepada wartawan di gedung DPRD Sumut, Kamis (18/8).
Menurut nya, ada petunjuk pelakasana (Julkak) No 5/2016 yang mengatur proses pencalonan kader menjadi Ketua Partai Golkar di masing-masing tingkatan. Julkak tersebut terdiri dari 11 poin diantaranya, setiap calon harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara. Harus aktif menjadi kader Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun.
Kemudian, tidak mempunyai hubungan suami, istri, atau kekeluargaan sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili partai politik lain atau menjadi pengurus partai lain dalam satu wilayah yang sama.
“Tapi poin ke-11 menyebutkan, dalam hal ini jika terdapat kader Partai Golkar yang akan maju sebagai calon Ketua, tapi tidak memenuhi kriteria diatas, maka calon tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPP Partai Golkar. Makanya saya sebut semua punya pulang yang sama, apalagi semua kita tahu kader Golkar yang berprestasi,”sebut pria yang akrab disapa Coki itu.
“Nantikan ada tim yang melakukan verifikasi terhadap setiap calon,” tambahnya seraya berharap agar siapapun yang terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Sumut dapat mengakomodir seluruh kader partai.
Calon Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Yasir Ridho Lubis mengaku tidak takut bersaing dengan lima kepala daerah yang akan meramaikan bursa calon ketua. “Tidak ada masalah kalau harus bersaing dengan lima kepala daerah itu. Mendukung seseorang tidak mesti melihat jabatan yang sedang diembannya,” kata Yasir Ridho optimis.
Secara pribadi, Ridho mengaku tidak terlalu ambisius untuk mengejar jabatan ketua DPD Golkar Sumut. “Kalau Tuhan mengizinkan, tidak ada yang bisa menghalangi,” sebutnya.
Keinginannya untuk maju sebagai salah satu kandidat Ketua DPD Golkar Sumut tidak terlepas dari rekam jejaknya selama ini di partai berlambang pohon beringin itu. “Jadi wakil sekretaris, sekretaris DPD sudah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut juga sudah pernah. Setidaknya sudah banyak yang diperbuat untuk partai, tinggal jadi ketua yang belum. Ini ada peluang, kenapa tidak dipergunakan,” cetusnya.
Menurutnya, pengurus DPD kabupaten/kota sudah lebih dewasa dalam berpolitik. “Dari 8 nama yang disebut, kan saya yang paling muda. Kalau mau yang orang muda pimpin Golkar, pilih saya. Pastinya, sudah ada berkomunikasi dengan pemilik suara,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Gotong Royong (MKGR) Sumut, Wagirin Arman menyebut bahwa ada beberapa Ketua MKGR kabupaten Kota yang menjadi Ketua DPD Golkar di daerah. Untuk itu dia mengimbau kepada seluruh pengurus MKRG untuk memilih Ngogesa Sitepu dalam Musda mendatang.
“Ini sudah jadi ketentuan, kalau ada yang melanggar, tentu ada sanksi yang akan diberikan,” ungkap Wagirin.
Ketua DPRD Sumut itu menilai, Ngogesa merupakan sosok yang pantas memimpin Partai Golkar ke depan. “Rekam jejak beliau (Ngogesa) sebagai bupati yang dicintai rakyatnya dapat dijadikan tolok ukur dan pertimbangan,” akunya.
