FOTO: JUNEKA/JAWAPOS Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan pers soal dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma’ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2/2017). Presiden ke-6 RI itu meminta penyadapan terhadap dirinya diusut.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi keinginan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut sebaiknya dilakukan setelah Pilkada serentak pada pertengahan Februari.
“Ya setidak-tidaknya setelah tanggal 15 (Februari, red) lah supaya jangan menjadi isu politik,” ujar JK di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin (3/2).
Dia beralasan, saat ini situasi politik sedang panas. Nah, setelah Pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta selesai, situasi diharapkan semua pihak lebih tenang. “Saya kira Presiden Pak Jokowi pasti menerimanya (SBY, red),” tegas dia.
Pada 1 November 2016 lalu, JK bertemu dengan SBY di rumah dinas Wakil Presiden Jalan Diponegoro. Di hari yang sama, SBY juga bertemu Menkopolhukam Wiranto. Pertemuan tersebut hanya tiga hari sebelum aksi damai 4 November 2016 atau aksi damai bela Islam 411.
JK menuturkan, secara pribadi punya hubungan yang baik dengan SBY. Tapi dia menuturkan, tentu posisi Wapres sebagai orang kedua di pemerintahan tidak bisa mengambil keputusan secara total. “Karena itu keinginan beliau (SBY, Red) untuk ketemu presiden wajar juga,” kata dia.
Sementara itu, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan hal senada dengan JK. Dia memastikan tidak ada yang menghalangi pertemuan antara Jokowi dengan SBY. ’’Presiden itu enggak bisa diatur-atur. Orang salah mempersepsikan presiden seolah bisa diatur si Badu, si Polah, nggak pernah,’’ ujarnya usai ratas nation branding di kantor Presiden, Jumat (3/2).
FOTO: JUNEKA/JAWAPOS Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan pers soal dugaan penyadapan percakapan telepon dirinya dengan Ketum MUI KH Ma’ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2/2017). Presiden ke-6 RI itu meminta penyadapan terhadap dirinya diusut.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi keinginan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut sebaiknya dilakukan setelah Pilkada serentak pada pertengahan Februari.
“Ya setidak-tidaknya setelah tanggal 15 (Februari, red) lah supaya jangan menjadi isu politik,” ujar JK di kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, kemarin (3/2).
Dia beralasan, saat ini situasi politik sedang panas. Nah, setelah Pilkada serentak termasuk di DKI Jakarta selesai, situasi diharapkan semua pihak lebih tenang. “Saya kira Presiden Pak Jokowi pasti menerimanya (SBY, red),” tegas dia.
Pada 1 November 2016 lalu, JK bertemu dengan SBY di rumah dinas Wakil Presiden Jalan Diponegoro. Di hari yang sama, SBY juga bertemu Menkopolhukam Wiranto. Pertemuan tersebut hanya tiga hari sebelum aksi damai 4 November 2016 atau aksi damai bela Islam 411.
JK menuturkan, secara pribadi punya hubungan yang baik dengan SBY. Tapi dia menuturkan, tentu posisi Wapres sebagai orang kedua di pemerintahan tidak bisa mengambil keputusan secara total. “Karena itu keinginan beliau (SBY, Red) untuk ketemu presiden wajar juga,” kata dia.
Sementara itu, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan hal senada dengan JK. Dia memastikan tidak ada yang menghalangi pertemuan antara Jokowi dengan SBY. ’’Presiden itu enggak bisa diatur-atur. Orang salah mempersepsikan presiden seolah bisa diatur si Badu, si Polah, nggak pernah,’’ ujarnya usai ratas nation branding di kantor Presiden, Jumat (3/2).
