PADANG, SUMUTPOS.CO – Dinas pariwisata provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM pariwisata ini menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif.
Acara yang dihelat di Hotel Nikita Bukittinggi, 8 hingga 10 Mei 2017 ini, mengusung tema “Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata Bidang Perhotelan Sumatera Barat. Acara dibuka kepala dinas pariwisata provinsi Sumatera Barat, Oni Yulfian disaksikan Direktur Exclusive Lembaga Sertfikasi Profesional (LSP) hotel dan restoran beserta staf, dan semua peserta.
Peserta yang mengikuti sertifikasi kompetensi ini dari tenaga kerja perhotelan di Sumatera Barat pada bidang House Keeping, Front Office, Food and Bavarage dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Metode kegiatan itupun dengan pola sosialisasi dan uji kompetensi serta dilanjutkan dengan praktek lapangan.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, Oni Yulfian mengatakan, sebagai standar bahwa orang itu sudah melewati atau memenuhi sertifikasi tertentu, seorang yang berkompeten itu ada tiga hal, yaitu ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku.
“Ketiga-tiga ini harus sejalan, jika salah satu tidak sejalan, orang itu belum bisa dikatakan kompeten. Secara umumnya dalam berkompetensi orang itu bersertifikat, orang itu akan lebih unggul dibandingkan yang tidak mempunyai sertifikat,” ujar Oni Yulfian.
Namun, lanjut Oni, masih terasa kurangnya SDM di bidang pengelolaan dan pelayanan pariwisata terutama perencanaan implementasi pelayanan dan manejemen pemasaran masih terbatas. Untuk itu perlu diberikan sertifikasi dan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas pengelola usaha pariwisata dalam bentuk uji kompetensi.
“Kita berusaha semua tenaga pariwisata itu bersertifikat kompetensi, target kita semua akan bersertifikasi, tapi untuk tahun 2017 ini hanya 50 orang yang mengikuti uji kompetensi. Dengan adanya MEA, ini suatu tantangan untuk kita. Di ASEAN kalau dilihat secara porsentasi, posisi Indonesia di antara negara-negara Asean begitu-begitu saja. Jadi dari itu kita harus serius untuk menegakkan standar tenaga kerja,” kata Oni.
