MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumut menilai ada beberapa penyebab tingkat partisipasi menjadi rendah. Salah satunya yakni mengenai keberadaan atau tempat pemungutan suara (TPS). Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan menyebut pihaknya sering menemukan lokasi TPS yang terlalu jauh dari rumah pemilih.
“Misalkan rumah saya ke arah selatan dan rumah pak Aulia Andri ke arah timur. Tapi, TPS ketika Pilkada di tempat kita berkumpul saat ini. Sering ditemukan seperti itu, dan itu terjadi karena NIK (nomor identitas kependudukan) jadi kami berada di TPS yang sama. Padahal di dekat rumah saya ada TPS, karena jarak yang jauh bisa saja tidak jadi mencoblos. Harusnya TPS itu menjangkau pemilih bukan sebaliknya,’ kata Syafrida saat diskusi bersama wartawan di cafe burger Jalan Sei Petani, Selasa (23/5) sore.
Maka dari itu, Syafrida berharap agar pihaknya diikutsertakan oleh KPU Sumut ketika menetapkan lokasi TPS. “Kami juga minta agar data pemilih juga diberikan kepada Bawaslu,” ungkapnya.
Di sisi lain, dia mengaku ada lima kepala daerah yang belum mengalokasikan anggaran untuk operasional panitia pengawas pemilih (Panwaslih). Bahkan, salah satunya Wali Kota Padang Sidempuan yang menyebut bahwa keberadaan Panwaslih belum dibutuhkan.
“Wali kotanya apakah tidak paham UU, anggaran Pilkada itu ditampung pemerintah daerah. Ini kenapa bilang Panwaslih tidak dibutuhkan, sebenarnya kami sudah sampaikan surat untuk audiensi agar bisa menjelaskan secara langsung, sayangnya belum ada tanggapan,” bebernya.
Anggota Bawaslu Sumut Aulia Andri menambahkan, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Oleh karena itu, dia mengatakan Bawaslu mempersiapkan satu pengawas di masing-masing TPS.
“Kita perkirakan jumlah TPS ada 16 ribu. Jadi ada 16 ribu pengawas TPS, kami berharap pengawas TPS itu turut serta membawa atau mengajak keluarganya untuk menggunakan hak pilih dan datang ke TPS,” jelasnya.
Selain itu, Aulia juga menilai tingkat partisipasi tidak lepas dari kualitas data pemilih itu sendiri. “Semakin baik data pemilih nya, semakin baik pula jumlah partisipasi pemilih,” akunya.
Sementara itu berdasarkan pengalaman Pilkada DKI, kata Aulia, jumlah partisipasi menembus angka 90 persen. “Kalau contohnya di DKI, maka semakin besar konflik Pilkada maka semakin besar pula tingkat partisipasi pemilih,” pungkasnya. (dik/yaa)
