Bicara Politik dan Korupsi hingga ke Meja Makan

Sahur Bersama Wakil Ketua DPRD Sumut, Ir H Chaidir Ritonga MM

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia dinilai karena kurang sigapnya pemerintah dalam pemberantasannya. Ini terindikasi dari sikap pemerintah yang kerap menganggap penyelesaian kasus tipikor sebagai pencitraan semata.

Rahmat Sazaly, Medan

Topik korupsi dan pemberantasannya menjadi topik pembicaraan hangat tatkala Tim Sumut Pos mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD Sumut Ir H Chaidir Ritonga MM  di Kompleks Rajawali Indah Jalan Murai Batu No 24 Medan Sunggal. Tim Sumut Pos disambut hangat oleh seluruh keluarga Chaidir kecuali putrinya Raisa Chairisina Ritonga. Putri sulung Chaidir ini masih menjalani masa orientasi pendidikan di Universitas Indonesia, Jakarta.

Ditemani sang istri Dra Hj Susi Machdarwati Napitupulu dan putri nomor duanya Rieska Winda Ritonga serta putra bungsu Raismuda Habibie Ritonga (Raja) makan sahur bersama keluarga tetap menjadi prioritas Chaidir. “Saat Ramadan seperti ini saya dan keluarga lebih fokus memberikan ruang lebih banyak bersama keluarga dan beribadah,” ungkap Chaidir.

Sambil makan sahur, pria kelahiran Padang Sidimpuan 13 Januai 1962 ini terus mengungkapkan pemikirannya untuk kemajuan Indonesia. Khususnya, ia memfokuskan dalam pengembangan entrepreneurship pemuda, persiapan keluarga-keluarga baru hingga perkembangan penduduk.

Ia mencontohkan, Jepang membatasi perkembangan penduduknya bagi pasangan-pasangan muda yang berprospek tak memiliki lapangan pekerjaan atau pengangguran. “Dengan membangun sebuah rumah tangga baru tanpa ada jaminan keluarga tersebut beserta keturunannya mendapatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan lainnya, alhasil keluarga tersebut akan tersia-siakan,” tutur Chaidir.

Lebih lanjut Chaidir menjelaskan, dalam mengatasi masalah ini, Jepang menyediakan program bagi masyarakatnya yang berbasis bayaran. “Maksudnya pemerintah Jepang menyediakan atau memberikan modal kepada masyarakatnya untuk memulai usaha dengan tak membebani syarat yang sangat sulit. Sementara itu, masyarakat membayar cicilan modal yang diberikan itu melalui pemasukan dari usaha yang dibangun tersebut. Inilah motivasi dari pemerintah yang harusnya ada di Indonesia,” katanya.

Seorang usahawan tambak udang, properti dan usaha lain ini juga menceritakan, sempat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menggelar program usaha mandiri. “Jadi sebelum palu diketok untuk menentukan peruntukan anggaran di APBD, saya memperjuangkan Rp5 miliar dari APBD tersebut untuk menjalankan program tersebut. Namun, sayang tak banyak yang mendukung saya. Namun, belakangan pemerintah malah getol mencanangkan hal seperti ini. Tapi saya melihat pemerintah belum begitu serius untuk menyukseskan program tersebut,” katanya.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ini juga mengharapkan, pemerintah seharusnya bisa menyediakan lapangan usaha bagi masyarakat layaknya pemerintah Jepang, yakni dengan syarat yang mudah. “Pemerintah bisa menawarkan hal itu dari pemberian kredit dari bank-bank syariah,” ujarnya lagi.

Kembali ke permasalahan tipikor, sambungnya, korupsi ini menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial masyarakat lain. “Nah ini dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan merunut masalah tersebut ke hulunya. Bukan bersikap euforia terhadap pemberantasan korupsi yang terus dilakukan pemerintah. Jika tak diatasi dari hulunya, maka hilirnya mau dibagaimanakan pun tetap bermunculan hal serupa,” jelas Chaidir.

Menurutnya, melalui perencanaan keluarga yang dirancang sebaik mungkin hingga menghasilkan keluarga yang berkompeten, juga mengutamakan kesiapan pemimpin keluarga dalam memberi peran anggota keluarganya, niscaya hal tersebut akan sedikit demi sedikit diminimalisir. “Ditambah lagi pemerintah yang mendukung program-program entrepreneurship ini maka hal tersebut akan sempurna. Dan ini harus menjadi prioritas. Inilah yang kerap menjadi kerisauan saya terhadap perkembangan negara ini,” ujar Chaidir.

Tak terasa, jam telah menunjukkan pukul 05.05 WIB. Akhirnya Tim Sumut Pos permisi untuk kembali bertugas. Dengan jabatan tangan yang hangat, Chaidir mengantarkan Tim Sumut Pos ke gerbang rumahnya. Dan Tim Sumut Pos akhirnya meninggalkan kediaman seorang usahawan sekaligus seorang anggota dewan yang peduli terhadap perkembangan pembangunan Indonesia. (*)

Sahur Bersama Wakil Ketua DPRD Sumut, Ir H Chaidir Ritonga MM

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia dinilai karena kurang sigapnya pemerintah dalam pemberantasannya. Ini terindikasi dari sikap pemerintah yang kerap menganggap penyelesaian kasus tipikor sebagai pencitraan semata.

Rahmat Sazaly, Medan

Topik korupsi dan pemberantasannya menjadi topik pembicaraan hangat tatkala Tim Sumut Pos mendatangi kediaman Wakil Ketua DPRD Sumut Ir H Chaidir Ritonga MM  di Kompleks Rajawali Indah Jalan Murai Batu No 24 Medan Sunggal. Tim Sumut Pos disambut hangat oleh seluruh keluarga Chaidir kecuali putrinya Raisa Chairisina Ritonga. Putri sulung Chaidir ini masih menjalani masa orientasi pendidikan di Universitas Indonesia, Jakarta.

Ditemani sang istri Dra Hj Susi Machdarwati Napitupulu dan putri nomor duanya Rieska Winda Ritonga serta putra bungsu Raismuda Habibie Ritonga (Raja) makan sahur bersama keluarga tetap menjadi prioritas Chaidir. “Saat Ramadan seperti ini saya dan keluarga lebih fokus memberikan ruang lebih banyak bersama keluarga dan beribadah,” ungkap Chaidir.

Sambil makan sahur, pria kelahiran Padang Sidimpuan 13 Januai 1962 ini terus mengungkapkan pemikirannya untuk kemajuan Indonesia. Khususnya, ia memfokuskan dalam pengembangan entrepreneurship pemuda, persiapan keluarga-keluarga baru hingga perkembangan penduduk.

Ia mencontohkan, Jepang membatasi perkembangan penduduknya bagi pasangan-pasangan muda yang berprospek tak memiliki lapangan pekerjaan atau pengangguran. “Dengan membangun sebuah rumah tangga baru tanpa ada jaminan keluarga tersebut beserta keturunannya mendapatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan lainnya, alhasil keluarga tersebut akan tersia-siakan,” tutur Chaidir.

Lebih lanjut Chaidir menjelaskan, dalam mengatasi masalah ini, Jepang menyediakan program bagi masyarakatnya yang berbasis bayaran. “Maksudnya pemerintah Jepang menyediakan atau memberikan modal kepada masyarakatnya untuk memulai usaha dengan tak membebani syarat yang sangat sulit. Sementara itu, masyarakat membayar cicilan modal yang diberikan itu melalui pemasukan dari usaha yang dibangun tersebut. Inilah motivasi dari pemerintah yang harusnya ada di Indonesia,” katanya.

Seorang usahawan tambak udang, properti dan usaha lain ini juga menceritakan, sempat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menggelar program usaha mandiri. “Jadi sebelum palu diketok untuk menentukan peruntukan anggaran di APBD, saya memperjuangkan Rp5 miliar dari APBD tersebut untuk menjalankan program tersebut. Namun, sayang tak banyak yang mendukung saya. Namun, belakangan pemerintah malah getol mencanangkan hal seperti ini. Tapi saya melihat pemerintah belum begitu serius untuk menyukseskan program tersebut,” katanya.
Politisi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ini juga mengharapkan, pemerintah seharusnya bisa menyediakan lapangan usaha bagi masyarakat layaknya pemerintah Jepang, yakni dengan syarat yang mudah. “Pemerintah bisa menawarkan hal itu dari pemberian kredit dari bank-bank syariah,” ujarnya lagi.

Kembali ke permasalahan tipikor, sambungnya, korupsi ini menyebabkan pengangguran, kemiskinan dan masalah sosial masyarakat lain. “Nah ini dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan merunut masalah tersebut ke hulunya. Bukan bersikap euforia terhadap pemberantasan korupsi yang terus dilakukan pemerintah. Jika tak diatasi dari hulunya, maka hilirnya mau dibagaimanakan pun tetap bermunculan hal serupa,” jelas Chaidir.

Menurutnya, melalui perencanaan keluarga yang dirancang sebaik mungkin hingga menghasilkan keluarga yang berkompeten, juga mengutamakan kesiapan pemimpin keluarga dalam memberi peran anggota keluarganya, niscaya hal tersebut akan sedikit demi sedikit diminimalisir. “Ditambah lagi pemerintah yang mendukung program-program entrepreneurship ini maka hal tersebut akan sempurna. Dan ini harus menjadi prioritas. Inilah yang kerap menjadi kerisauan saya terhadap perkembangan negara ini,” ujar Chaidir.

Tak terasa, jam telah menunjukkan pukul 05.05 WIB. Akhirnya Tim Sumut Pos permisi untuk kembali bertugas. Dengan jabatan tangan yang hangat, Chaidir mengantarkan Tim Sumut Pos ke gerbang rumahnya. Dan Tim Sumut Pos akhirnya meninggalkan kediaman seorang usahawan sekaligus seorang anggota dewan yang peduli terhadap perkembangan pembangunan Indonesia. (*)