PAPBD 2017 Defisit Rp30,5 M

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyoroti sejumlah permasalahan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diantaranya copy paste KUA PPAS, permasalahan reklame dan kelurahan kumuh.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya saat penandatanganan KUA PPAS P-APBD 2017 di Gedung DPRD Medan, Senin (28/8). “Catatan yang akan kami sampaikan harus dijadikan bahan perbaikan. Kami menyarankan supaya KUA-PPAS dibuat sebaik mungkin bukan copy paste,” katanya.

Dikatakannya KUA-PPAS adalah awal dari semua program Pemko Medan. Untuk itu pihaknya mengharapkan ada pola dalam penyusunannya. “Soal kemiskinan misalnya, harus ada datanya yang jelas. Kemudian harus ada sumber pendapatan yang diberi prioritas, kerjasama banggar dan TAPD harus makin baik lagi,” katanya.

Politisi PDIP ini juga mengingatkan Pemko Medan soal permasalahan reklame yang hingga saat ini belum juga selesai. “Dalam persoalan reklame ini kita harus duduk bersama. Kami melihat PAD dari sektor ini sangat minim,” katanya.

DPRD Medan pun memberi catatan terhadap keberadaan Perusahaan Daerah (PD) milik Pemko Medan. Untuk PD Pasar, DPRD menyarankan harus ada neraca disetiap pasar sehingga diketahui permasalahan pasar yang sebenarnya.

Terkait PD Pembangunan, diminta agar Pemko Medan meniru Jakarta di mana PD. Pembangunan di sana bisa menjadi primadona.”Kita tidak ingin BUMD di Pemko Medan bernasib seperti BUMN, di mana perusahaannya bangkrut sementara direksinua kaya-kaya. Kami bermimpi PD Pembangunan bisa lebih bagus, di mana setiap unit usaha harus dibuat neracanya,” jelasnya.

Sementera itu rincian APBD yang disepakati dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Medan TA 2017, untuk pendapatan daerah diantarannya dari sektor PAD diproyeksikan sebesar Rp2,31 triliun, dana perimbangan Rp2,23 triliun, dari lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,25 triliun dengan total pendapatan Rp5,5 triliun.

Kemudian untuk sektor belanja Rp5,55 triliun dengan perencanaan belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp1,95 triliun, belanja langsung Rp3,60 triliun.

Dengan proyeksi ini, PAPBD TA 2017 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp30,5 miliar. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyoroti sejumlah permasalahan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diantaranya copy paste KUA PPAS, permasalahan reklame dan kelurahan kumuh.

Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya saat penandatanganan KUA PPAS P-APBD 2017 di Gedung DPRD Medan, Senin (28/8). “Catatan yang akan kami sampaikan harus dijadikan bahan perbaikan. Kami menyarankan supaya KUA-PPAS dibuat sebaik mungkin bukan copy paste,” katanya.

Dikatakannya KUA-PPAS adalah awal dari semua program Pemko Medan. Untuk itu pihaknya mengharapkan ada pola dalam penyusunannya. “Soal kemiskinan misalnya, harus ada datanya yang jelas. Kemudian harus ada sumber pendapatan yang diberi prioritas, kerjasama banggar dan TAPD harus makin baik lagi,” katanya.

Politisi PDIP ini juga mengingatkan Pemko Medan soal permasalahan reklame yang hingga saat ini belum juga selesai. “Dalam persoalan reklame ini kita harus duduk bersama. Kami melihat PAD dari sektor ini sangat minim,” katanya.

DPRD Medan pun memberi catatan terhadap keberadaan Perusahaan Daerah (PD) milik Pemko Medan. Untuk PD Pasar, DPRD menyarankan harus ada neraca disetiap pasar sehingga diketahui permasalahan pasar yang sebenarnya.

Terkait PD Pembangunan, diminta agar Pemko Medan meniru Jakarta di mana PD. Pembangunan di sana bisa menjadi primadona.”Kita tidak ingin BUMD di Pemko Medan bernasib seperti BUMN, di mana perusahaannya bangkrut sementara direksinua kaya-kaya. Kami bermimpi PD Pembangunan bisa lebih bagus, di mana setiap unit usaha harus dibuat neracanya,” jelasnya.

Sementera itu rincian APBD yang disepakati dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Medan TA 2017, untuk pendapatan daerah diantarannya dari sektor PAD diproyeksikan sebesar Rp2,31 triliun, dana perimbangan Rp2,23 triliun, dari lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,25 triliun dengan total pendapatan Rp5,5 triliun.

Kemudian untuk sektor belanja Rp5,55 triliun dengan perencanaan belanja tidak langsung diproyeksikan sebesar Rp1,95 triliun, belanja langsung Rp3,60 triliun.

Dengan proyeksi ini, PAPBD TA 2017 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp30,5 miliar. (prn/ila)