Seorang pedagang sembako menata beras dagangannya di Pasar sukaramai Medan, beberapa waktu lalu. Maraknya informasi beras plastik, pedagang harapkan pemerintah lebih selektif dalam pemeriksa beras di Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Medan mengungkapkan, sampai hari ini belum ada temuan terkait beras mengandung plastik yang terjadi di Kota Medan. Medanpun bisa dikatakan steril gdari beras plastik.
Meski demikian, BPOM mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir apalagi takut untuk mengonsumsi segala jenis beras yang beredar di pasaran. “Untuk di Medan belum pernah ada (temuan beras atau nasi plastik),” kata Kepala BPOM Kota Medan Sacramento Tarigan kepada Sumut Pos, Minggu (3/9).
Sacramento mengungkapkan, masyarakat sering salah persepsi setiap melihat gejala-gejala nasi yang tak lazim. Ia contohkan seperti yang heboh terjadi baru-baru ini di kalangan DPRD Medan, di mana muncul stigma bahwa nasi dari penyuplai salah satu rumah makan top di Medan itu, mengandung plastik.
“Kadang-kadang orang berpikir, kalau gejalanya seperti itu pasti ada mengandung plastik dan bahan lainnya. Tapi nyatanya tidak benar seperti itu. Sebab kalau beras itu hancur, terkadang tepungnya banyak, nah kalau dimasak modelnya kayak lontong, keras. Kemudian kalau panas di magicjer (penanak nasi) agak lama, bentuknya kering kayak plastik, padahal bukan. Masyarakat masih banyak keliru seputar beras plastik ini,” tegasnya.
Sacramento mengatakan, apabila benar ada nasi mengandung plastik, maka kalau dimasak tidak mungkin bentuknya hancur. “Gak mungkin hancur kali pas dimasak, kalau betul berbahan plastik. Ini yang mesti dipahami masyarakat,” katanya.
Disinggung insiden di DPRD Medan baru-baru ini, BPOM mengaku belum menerima laporan resmi soal itu. Meski sudah mengetahui informasi dugaan nasi plastik di Sekretariat DPRD Medan, pihaknya menyebut belum ada menangani masalah tersebut sampai hari ini.
“Kalau sudah, tentu ada kerja sama kita dengan pihak-pihak terkait termasuk instansi berwenang di Pemko Medan.
Koordinasinya itu ke Dinas Pertanian dan Perikanan, atau Dinas Ketahanan Pangan. Kalau ada parameter yang tidak terselesaikan di sana, mungkin bisa kami uji di sini (BPOM),” kata Sacramento.
