MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kinerja Polda Sumut dalam mengendus peredaran narkoba di Sumut layak dipertanyakan. Pasalnya, sudah berulang kali Polda Sumut dan jajarannya kecolongan oleh Mabes Polri maupun BNN Pusat.
Terbaru, Mabes Polri melakukan operasi penangkapan di Medan, Senin (4/9). Mereka menangkap jaringan peredaran narkoba skala besar. Ratusan kilogram beratnya. Namun informasi ini masih samar-samar, belum ada keterangan resmi pejabat tertinggi Polda Sumut. Begitupun, salah seorang pejabat utamanya membenarkan.
“Iya, ada tadi dari salah satu hotel di Jalan Listrik Medan. Kalau tidak salah, beratnya 130 kilogram. Itu sabu semua,” kata sumber itu tak mau menyebutkan identitasnya, ketika diwawancarai Sumut Pos via ponsel, Senin (4/9).
Ketika ditanya berapa orang yang diamankan Mabes Polri, dia mengaku belum bisa memberikan keterangan. Alasannya, masih proses pengembangan oleh tim. “Nanti dululah ya, ini masih dalam pengembangan. Kita dari Polda Sumut juga ikut turun membantu,” ujar sumber.
Katanya, dalam waktu dekat kasus itu akan diekspos langsung oleh tim Mabes Polri yang turun bersama Kapolda Sumut. “Mungkin besok akan kita ekspos. Kalau saat ini masih dalam pengembangan tim di lapangan,” tandasnya.
Menyikapi tangkapan Mabes Polri ini, Ketua DPD Gerakan Anti Narkotika (Granat) Sumut, Hamdani Harahap menilai, geliat peredaran narkoba sekarang ini tak semata-mata murni atas dasar bisnis. Namun diduga ada tujuan yang lebih besar.
“Kalau saya merasa sudah terjadi upaya pembodohan, pelemahan suatu bangsa dari asing. Jadi tak serta merta karena bisnis saja, meski memang itu salah satu hal yang tak bisa dinafikan. Jadi saya rasa sudah bisa Indonesia ini membuat status darurat narkoba. Aparat militer kita sudah saatnya diturunkan, perang dengan para pengedar narkoba,” ungkap Hamdani kepada Sumut Pos, kemarin.
Dia merasa, tidak berlebihan bila presiden memberikan status darurat narkoba dan meminta turun tangan militer dengan gaya militernya memberantas narkoba. “Jadi ini perang yang sedang kita hadapi, perang terhadap masuknya narkoba. Memang tak separah seperti di luarnegeri saat sebuah kartel-kartel narkoba kontak senjata dengan militer. Tapi apa mau sampai seperti itu di Indonesia ini, jangan sampai,” katanya.
Melihat apa yang dilakukan oleh negara tetangga, Fillipina, Hamdani berharap pemerintah bisa mempelajari dengan melakukan modifikasi-modifikasi. “Kalau di sana main tembak saja siapa yang terlibat, mungkin di sini bisa dibuat modifikasi lain. Intinya ketegasan. Siapapun pejabat pemerintah baik TNI/Polri yang terlibat pecat jangan dikasih ampun. Kasih hukuman yang berat,” bebernya. (dvs/adz)
