Dinas BMBK Sumut Diminta Transparan Soal Betonisasi Jalan Titi Pahlawan

BELAWAN, SUMUTPOS.CO -Proyek cor beton Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor Medan Labuhan menuai banyak persoalan. Sejak kontrak dimulai pada Juli 2017 dan dikerjakan pada pertengahan Agustus, pembetonan yang dikerjakan PT SMJ terkesan lamban dan dikerjakan asal jadi. Dinas PU Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Sumut pun diminta untuk transparans soal bestek proyek.

“Sejak pertama kali dikerjakan, pihak pemborong tidak pernah menjelaskan spek pembangunan. Selaku warga, sudah sepatutnya tahu bagaimana proses pembangunan jalan ini,” ujar Abdul Rahman, tokoh pemuda di Medan Labuhan.

Menurutnya, warga pernah bertanya pada pemborong terkait pekerjaan ini, tapi tidak mendapat penjelasan secara detail. Mereka selalu mengatakan memang begini permintaan design dari Dinas BMBK Sumut.”Hal ini sangat kita sesalkan. Seharusnya pembangunan sarana umum yang menelan biaya Rp13,2 miliar diawasi dengan benar. Kalau tidak pemborong dikhawatirkan berlaku curang,” katanya.

Pengerjaan proyek yang diduga bermasalah, tentunya dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Sebab, kondisi jalan tidak bertahan lama, dan bakal rusak kembali.”Yang rugi itu masyarakat. Pembangunan ini kan menggunakan uang rakyat, jadi jangan rakyat juga yang jadi korban,” tegas dia.

Untuk itu, lanjutnya, pihak terkait menjelaskan spek dari pekerjaan pembetonan jalan Titi Pahlawan. Bila perlu pihak Komisi D DPRD Sumut memanggil Dinas BMBK Sumut untuk memberi penjelasan soal spesifikasi proyek.

“Kita merasa heran juga, jalan yang sering dilalui kenderaan berat mencapai puluhan ton hanya menggunakan besi balok pada sisinya saja. Padahal diketahui dasar jalan ini adalah gambut. Dan kalau dilihat, besinya pun besarnya berfariasi, ada yang 10 mili dan ada yang 12 mili, mana yang benar. Jarak renggang antara besi besi tersebut pun berbeda satu sama lainnya,” beber, Rahman.

Dari amatan Sumut Pos, di lokasi proyek sejumlah pekerja masih mempersiapkan besi besi untuk pengecoran. Hingga saat ini, pembetonan Jalan Titi Pahlawan baru sepanjang 150 meter pada sisi kanan. Kelambanan dalam proyek tersebut mengakibatkan bagian jalan yang belum dibeton telah rusak kembali.

Anggota DPRD Medan, Muhammad Nasir Johan sebelumnya menanggapi adanya keluhan warga mengatakan, kalau dirinya sudah mendapat informasi dari masyarakat. Bahkan, persoalan ini telah dikoordinasikan ke anggota Komisi D DPRD Sumut.

“Sudah saya tanyakan ke Komis D DPRD Sumut terkait spek perbaikan jalan. Jadi, masih menunggu jawaban,” ujar Nasir.

Pun begitu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan agar Dinas BMBK Sumut untuk benar-benar melakukan pengawasan, sehingga penyimpangan dalam proses pengerjaan tidak sampai terjadi, serta dikerjakan tepat waktu.

“Rangka besi seharusnya berfungsi untuk pengikat dan memperkuat kontruksi beton jalan. Ini yang sedang kita pertanyakan, apa benar proyek Jalan Titi Pahlawan besteknya tanpa rangka besi,” pungkasnya.(rul/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO -Proyek cor beton Jalan Titi Pahlawan Simpang Kantor Medan Labuhan menuai banyak persoalan. Sejak kontrak dimulai pada Juli 2017 dan dikerjakan pada pertengahan Agustus, pembetonan yang dikerjakan PT SMJ terkesan lamban dan dikerjakan asal jadi. Dinas PU Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Sumut pun diminta untuk transparans soal bestek proyek.

“Sejak pertama kali dikerjakan, pihak pemborong tidak pernah menjelaskan spek pembangunan. Selaku warga, sudah sepatutnya tahu bagaimana proses pembangunan jalan ini,” ujar Abdul Rahman, tokoh pemuda di Medan Labuhan.

Menurutnya, warga pernah bertanya pada pemborong terkait pekerjaan ini, tapi tidak mendapat penjelasan secara detail. Mereka selalu mengatakan memang begini permintaan design dari Dinas BMBK Sumut.”Hal ini sangat kita sesalkan. Seharusnya pembangunan sarana umum yang menelan biaya Rp13,2 miliar diawasi dengan benar. Kalau tidak pemborong dikhawatirkan berlaku curang,” katanya.

Pengerjaan proyek yang diduga bermasalah, tentunya dikhawatirkan akan merugikan masyarakat. Sebab, kondisi jalan tidak bertahan lama, dan bakal rusak kembali.”Yang rugi itu masyarakat. Pembangunan ini kan menggunakan uang rakyat, jadi jangan rakyat juga yang jadi korban,” tegas dia.

Untuk itu, lanjutnya, pihak terkait menjelaskan spek dari pekerjaan pembetonan jalan Titi Pahlawan. Bila perlu pihak Komisi D DPRD Sumut memanggil Dinas BMBK Sumut untuk memberi penjelasan soal spesifikasi proyek.

“Kita merasa heran juga, jalan yang sering dilalui kenderaan berat mencapai puluhan ton hanya menggunakan besi balok pada sisinya saja. Padahal diketahui dasar jalan ini adalah gambut. Dan kalau dilihat, besinya pun besarnya berfariasi, ada yang 10 mili dan ada yang 12 mili, mana yang benar. Jarak renggang antara besi besi tersebut pun berbeda satu sama lainnya,” beber, Rahman.

Dari amatan Sumut Pos, di lokasi proyek sejumlah pekerja masih mempersiapkan besi besi untuk pengecoran. Hingga saat ini, pembetonan Jalan Titi Pahlawan baru sepanjang 150 meter pada sisi kanan. Kelambanan dalam proyek tersebut mengakibatkan bagian jalan yang belum dibeton telah rusak kembali.

Anggota DPRD Medan, Muhammad Nasir Johan sebelumnya menanggapi adanya keluhan warga mengatakan, kalau dirinya sudah mendapat informasi dari masyarakat. Bahkan, persoalan ini telah dikoordinasikan ke anggota Komisi D DPRD Sumut.

“Sudah saya tanyakan ke Komis D DPRD Sumut terkait spek perbaikan jalan. Jadi, masih menunggu jawaban,” ujar Nasir.

Pun begitu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan agar Dinas BMBK Sumut untuk benar-benar melakukan pengawasan, sehingga penyimpangan dalam proses pengerjaan tidak sampai terjadi, serta dikerjakan tepat waktu.

“Rangka besi seharusnya berfungsi untuk pengikat dan memperkuat kontruksi beton jalan. Ini yang sedang kita pertanyakan, apa benar proyek Jalan Titi Pahlawan besteknya tanpa rangka besi,” pungkasnya.(rul/ila)