IPDN pun Dievaluasi

Bukan rahasia lagi jika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nah, terkait soal keefektifan kerja hingga moratorium PNS, sekolah abdi negara ini pun dievaluasi.

Hal ini terungkap dari mulut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Dia mengatakan, kementerian yang dipimpinnya akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan kampus tersebut. Langkah evaluasi ini menanggapi pernyataan anggota Komisi II DPR Alex Litay yang mengatakan kampus yang berpusat di Jatinangor, Jabar, itu ditutup saja karena alumninya sudah membludak.

“Saya sudah mengatakan ke Bu Sekjen (Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, Red), sudah saatnya mengevaluasi,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Selasa (4/10)  lalu.

Hanya saja, evaluasi yang dimaksud tidak menyangkut perlu tidaknya IPDN ditutup. Tapi, sejauh mana upaya-upaya pembenahan di internal IPDN dilakukan, setelah sempat menjadi sorotan lagi pascatewasnya praja asal Sulawesi Selatan, yang juga putra Gubernur Syahrul Yasin Limpo, beberapa waktu lalu. Gamawan mengatakan, tahun depan kemungkinan sudah ada hasil evaluasi dimaksud.

Dikaitkan dengan masa moratorium penerimaan CPNS, sementara lulusan IPDN tetap otomatis menjadi PNS, Gamawan mengatakan, jika dilihat per kabupaten/kota, sebenarnya jumlahnya tidak banyak.

“Jika sekali lulusan jumlahnya 1000, berarti per daerah tidak sampai dua orang, karena jumlah daerah 524,” kata Gamawan.

Sebelumnya, Alex Litay mendesak pemerintah mengevaluasi kembali keberadaan IPDN. “Pemerintah jangan bersikap tidak adil. Masa lulusan ikatan dinas masih bisa diterima CPNS selama moratorium. Padahal banyak lulusan ikatan dinas seperti IPDN hanya menambah-nambah jumlah aparatur di daerah saja,” kata Alex Litaay saat Komisi II DPR raker dengan Menpan-RB EE Mangindaan, Senin (3/10).

Dia mencontohkan, lulusan IPDN di daerah-daerah banyak yang ditempatkan pada kantor kelurahan dan kecamatan. Padahal di kantor lurah dan camat itu pekerjaan sedikit, pegawainya banyak.
“Daripada overlaping, kenapa IPDN distop saja dulu. Lulusan IPDN sudah kebanyakan” kritiknya. (sam/jpnn)

Bukan rahasia lagi jika Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) secara otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nah, terkait soal keefektifan kerja hingga moratorium PNS, sekolah abdi negara ini pun dievaluasi.

Hal ini terungkap dari mulut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Dia mengatakan, kementerian yang dipimpinnya akan melakukan evaluasi terhadap keberadaan kampus tersebut. Langkah evaluasi ini menanggapi pernyataan anggota Komisi II DPR Alex Litay yang mengatakan kampus yang berpusat di Jatinangor, Jabar, itu ditutup saja karena alumninya sudah membludak.

“Saya sudah mengatakan ke Bu Sekjen (Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, Red), sudah saatnya mengevaluasi,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Selasa (4/10)  lalu.

Hanya saja, evaluasi yang dimaksud tidak menyangkut perlu tidaknya IPDN ditutup. Tapi, sejauh mana upaya-upaya pembenahan di internal IPDN dilakukan, setelah sempat menjadi sorotan lagi pascatewasnya praja asal Sulawesi Selatan, yang juga putra Gubernur Syahrul Yasin Limpo, beberapa waktu lalu. Gamawan mengatakan, tahun depan kemungkinan sudah ada hasil evaluasi dimaksud.

Dikaitkan dengan masa moratorium penerimaan CPNS, sementara lulusan IPDN tetap otomatis menjadi PNS, Gamawan mengatakan, jika dilihat per kabupaten/kota, sebenarnya jumlahnya tidak banyak.

“Jika sekali lulusan jumlahnya 1000, berarti per daerah tidak sampai dua orang, karena jumlah daerah 524,” kata Gamawan.

Sebelumnya, Alex Litay mendesak pemerintah mengevaluasi kembali keberadaan IPDN. “Pemerintah jangan bersikap tidak adil. Masa lulusan ikatan dinas masih bisa diterima CPNS selama moratorium. Padahal banyak lulusan ikatan dinas seperti IPDN hanya menambah-nambah jumlah aparatur di daerah saja,” kata Alex Litaay saat Komisi II DPR raker dengan Menpan-RB EE Mangindaan, Senin (3/10).

Dia mencontohkan, lulusan IPDN di daerah-daerah banyak yang ditempatkan pada kantor kelurahan dan kecamatan. Padahal di kantor lurah dan camat itu pekerjaan sedikit, pegawainya banyak.
“Daripada overlaping, kenapa IPDN distop saja dulu. Lulusan IPDN sudah kebanyakan” kritiknya. (sam/jpnn)