DIUSIR: Ali Mochtar Ngabalin saat diusir oleh mahasiswa dari Kampus UIN Sumut karena dianggap berkampanye, Kamis (21/3).
MEDAN – Tenaga Ahli Kantor Staff Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, diusir mahasiswa Aliansi Mahasiswa UIN Sumut, saat acara Dialog Publik di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Jalan Sutomo, Kamis (21/3). Mahasiswa mulai berdiri dan berteriak saat Ngabalin menyampaikan materi soal keberhasilan Presiden Joko Widodo disertai penayangan video.
Para mahasiswa mengaku, sudah merencanakan pengusiran ini sejak awal. Sejak pukul 10.00 WIB, mahasiswa sudah berkumpul. “Massa penolakan beliau dari berbagai jurusan dan fakultas,” ucap Koordinator Aksi, Bobby Harahap, Kamis (21/3).
Dialog publik dengan tema “Wawasan Kebangsaan” Menuju Kedaulatan Maritim Dan Daya Saing Bangsa Dalam Era Revolusi Industri 4.0’ yang digagas Kominfo itu, juga dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti; Rektor UIN Sumut Prof KH Saidurrahman dan Direktur Informasi Komunikasi dan Maritim Sepýtriana Tangkary.
Menurut mahasiswa, aksi itu mereka lakukan karena kehadiran Ali Mochtar Ngabalin yang juga masuk sebagai tim pemenangan Capres 01. Sehingga mereka tidak ingin kampus dijadikan tempat ajang politik.
“Jadi saya sampaikan, siapapun dari tim kampanye manapun tidak boleh datang ke kampus. Karena kampus adalah tempat mahasiswa untuk belajar.ý Kampus tidak boleh dijadikan lahan politik praktis dan lahan-lahan kepentingan pribadi. Tim Sukses akan kami usir,” tutur Bobby.
Dalam dialog itu, mahasiswa menilai sarat politis. Meskipun dialog sudah dikemas dalam dialog wawasan kebangsaan. “Sehingga suasana di dalam itu jadi ricuh. Jadi kita tadi melaksanakan aksi pada saat Ngabalin sedang berorasi yang menyampaikan materinya,” ucap Bobby.
Karena tidak kondusif, Ngabalin terpaksa dievakuasi dari kampus. Sempat juga dia ingin memberikan klarifikasi, tetapi mahasiswa menolaknya. “Pergi kau dari kampus kami,” teriak massa.
Bantah Politisasi Kampus
Wakil Rektor 3 UIN Sumut, Prof Amroeni menepis tudingan mahasiswa, bahwa dialog publik tersebut bermuatan politis. Karena, acara itu murni memberikan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa.
“Pada hari ini kita mengadakan kegiatan dari Kominfo terkait masalah menghadapi revolusi industri. Kemudian ada menganggap politisasi kampus, ini perlu diluruskan. Dalam kegiatan ini, pada hakikatnya, tidak ada istilahnya politisasi,” ungkap Amroeni.
Dia mengakui, ada pun sebagian dari mahasiswa menganggap dan menafsirkan acara tersebut, merupakan politisasi kampus. Hal itu, menurutnya kewajaran. Karena, ada unsur dari pemerintah juga.
“Tapi, acara ini hakikat untuk kebangsaan dan bagaimana juga mahasiswa menghadapi revolusi 4.0. Kalau sanksi, hanya peringatan saja atau diberikan pemahamannya,” tutur Amroeni.
Ia juga memastikan aksi ini, tidak ada ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Namun, murni dari mahasiswa UIN Sumut. “Jadinya, jelas pemahamannya. Kalau tertentu tidak ada, ini idealisme dari mahasiswa lebih mendorong,” pungkasnya. (gus)
