JAKARTA- Demi menjaga wilayah perbatasan memang mutlak adanya, satu cara yang bisa dilakukan yakni melakukan penambahan anggaran di setiap daerah perbatasan untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur.
Solusi itulah yang tengah digarap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Badan yang dikomandoi Kementerian Dalam Negeri ini diberi anggaran sebesar Rp2,84 triliun untuk mengelola perbatasan.
“Untuk tahun 2011, anggaran baru mencapai Rp149 miliar. Pada 2012, meningkat sebesar 1.000 persen menjadi Rp 2,84 triliun,” kata Sekretaris BNPP, Sutrisno dalam diskusi bertajuk ‘Merawat Daerah Perbatasan, Merawat Indonesia’ di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (21/10).
Dana sebesar itu akan dikucurkan baik untuk perbatasan di darat maupun laut. Yaitu 28 kecamatan di darat dan 11 perbatasan dengan laut.
“Dari Rp 2,84 triliun yang untuk lapis pertama atau perbatasan yang paling luar sebanyak Rp1,78 triliun. Sedang yang masuk ke penyangga atau daerah yang tidak langsung di depan, lapis kedua sebesar Rp1,06 triliun,”sebutnya.
Sejumlah uang tersebut, papar Sutrisno, nantinya akan digunakan membangun perbatasan, prasarana jalan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat dan lain-lain. Pengelolaan perbatasan menurut Sutrisno merupakan lintas 18 kementerian, sehingga merupakan rencana aksi bersama-sama.
Ke- 39 kecamatan, yang dimaksud merupakan bagian dari 12 provinsi diprioritaskan seperti daerah Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Timur hingga Papua. Pengucuran dananya sendiri baru dikeluarkan tahun 2012, sehingga pengerjaannya baru bisa dinikmati masyarakat di perbatasan pada tahun 2013.
“Kita arahkan 39 kecamatan tadi ditangani selama tiga tahun dengan tiga tahap seperti awal, kelanjutan dan kemantapan,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah wilayah perbatasan di Indonesia dengan Malaysia tepatnya dua desa di Kalimantan Barat. Di duga, Malaysia memindahkan patok perbatasan di wilayah perbatasan. Sedangngkan, warga di perbatasan lebih cendrung bekerja di Negara luar. (bbs/jpnn)
