30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Pemekaran Medan Utara, PMMU Minta Jadi Agenda di DPRD Medan

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pascakonsultasi ke Kemendagri terkait pembentukan daerah otonom baru (DOB), pendiri Presedium Masyarakat Medan Utara (PMMU), Saharudin meminta DPRD Medan mengagendakan untuk membahas pemekaran Medan Utara.

“Kita sudah menjumpai Sekwan DPRD Medan. Kedatangan dalam rangka konsolidasi agar pembentukan DOB untuk Medan Utara agar diagendakan. Sekwan berjanji, agenda itu akan dibocarakan setelah pelantikan anggota dewa baru,” cetus Saharudin, Senin (9/9).

Harapannya, dengan adanya wajah baru dari wakil rakyat yang duduk khususnya di Dapil II, ada peranan mereka untuk turut berdiskusi dalam membahas masalah Medan Utara. “Kita berharap ada peran mereka dari masyarakat, karena soal pemekaran ini bukanlah kepentingan pribadi, tapi cita – cita dan impian masyarakat untuk sejahtera,” kata Saharudin.

Dikatakan Ketua Gerbaksu ini, ia juga ada bertemu dengan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution. Dalam pertemuan itu, meminta kepada PMMU bisa bertemu dengan masyarakat dalam acara bersih Danau Siombak untuk membicarakan masalah Medan Utara.

“Wakil Wali Kota bilang, kalau memang regulasinya terpenuhi, maka Pemko Medan akan membahas kelanjutannya. Tapi, Pemko Medan sendiri sudah mempersiapkan perhatian khusus untuk Medan Utara di tahun 2020. Tapi kita tidak bicarakan itu, kita tetap akan ingin pemekaran,” tegas Saharudin.

Disinggung soal kecamatan yang masih minus, apa ada dibahas?, Saharudin tidak membicarakan itu, namun secara prosedurnya masyarakat yang harus mengusulkan ke Pemko Medam untuk pemekaran kecamatan.

“Yang jelas, pengusulan pemekaran kacamata ada prosedurnya. Tapi, langkah itu tetap kita lakukan, karena itu bagian dari strategi dari PMMU. Yang pasti, di lembaga legislatif ini harus menjadi agenda untuk dibahas di DPRD Medan,” cetus Saharudin.

Ditegaskan Tokoh Masyarakat Medan Utara ini, Bila nanti sudah terbentuk alat kelengkapan dewan, harus segera dibahas agar komitmen ini dapat terlaksana dengan baik. “Kita masih terus membenahi persyaratan menuju pemekaran.

Ini adalah komitmen kita atas ketidakseriusan Pemko Medan mensejahterakan masyarakat di Medan Utara. Harapannya, dengan doa dan niat semoga pemekaran menuju kemakmuran masyarakat dapat tercapai,” pungkasnya. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pascakonsultasi ke Kemendagri terkait pembentukan daerah otonom baru (DOB), pendiri Presedium Masyarakat Medan Utara (PMMU), Saharudin meminta DPRD Medan mengagendakan untuk membahas pemekaran Medan Utara.

“Kita sudah menjumpai Sekwan DPRD Medan. Kedatangan dalam rangka konsolidasi agar pembentukan DOB untuk Medan Utara agar diagendakan. Sekwan berjanji, agenda itu akan dibocarakan setelah pelantikan anggota dewa baru,” cetus Saharudin, Senin (9/9).

Harapannya, dengan adanya wajah baru dari wakil rakyat yang duduk khususnya di Dapil II, ada peranan mereka untuk turut berdiskusi dalam membahas masalah Medan Utara. “Kita berharap ada peran mereka dari masyarakat, karena soal pemekaran ini bukanlah kepentingan pribadi, tapi cita – cita dan impian masyarakat untuk sejahtera,” kata Saharudin.

Dikatakan Ketua Gerbaksu ini, ia juga ada bertemu dengan Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution. Dalam pertemuan itu, meminta kepada PMMU bisa bertemu dengan masyarakat dalam acara bersih Danau Siombak untuk membicarakan masalah Medan Utara.

“Wakil Wali Kota bilang, kalau memang regulasinya terpenuhi, maka Pemko Medan akan membahas kelanjutannya. Tapi, Pemko Medan sendiri sudah mempersiapkan perhatian khusus untuk Medan Utara di tahun 2020. Tapi kita tidak bicarakan itu, kita tetap akan ingin pemekaran,” tegas Saharudin.

Disinggung soal kecamatan yang masih minus, apa ada dibahas?, Saharudin tidak membicarakan itu, namun secara prosedurnya masyarakat yang harus mengusulkan ke Pemko Medam untuk pemekaran kecamatan.

“Yang jelas, pengusulan pemekaran kacamata ada prosedurnya. Tapi, langkah itu tetap kita lakukan, karena itu bagian dari strategi dari PMMU. Yang pasti, di lembaga legislatif ini harus menjadi agenda untuk dibahas di DPRD Medan,” cetus Saharudin.

Ditegaskan Tokoh Masyarakat Medan Utara ini, Bila nanti sudah terbentuk alat kelengkapan dewan, harus segera dibahas agar komitmen ini dapat terlaksana dengan baik. “Kita masih terus membenahi persyaratan menuju pemekaran.

Ini adalah komitmen kita atas ketidakseriusan Pemko Medan mensejahterakan masyarakat di Medan Utara. Harapannya, dengan doa dan niat semoga pemekaran menuju kemakmuran masyarakat dapat tercapai,” pungkasnya. (fac/ila)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/