Oleh: Anwar Saragih
* Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU)
* Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (UNPAD)
Pelaksanaan pilkada serentak 2020 telah memasuki tahapan awal. Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan P-KPU No 15/2019 tentang jadwal dan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang rencananya dilaksanakan di 270 daerah, dengan rincian pelaksanaan 9 provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.
Lebih lanjut, Kota Medan adalah satu dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada tahun depan. Secara kalkulasi politik, situasi masih sangat cair. Pun semua kemungkinan dalam konstalasi politik dalam bursa bakal calon masih mungkin terjadi. Mengingat pendaftaran bakal pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Medan masih menyisakan kurang lebih 8 (delapan) bulan lagi. Di mana penyerahan syarat dukungan jalur perseorangan terjadwal pada tanggal 15 sampai 22 Mei 2020 sementara untuk pendaftaran pasangan calon dari partai politik dijadwalkan pada tanggal 16 sampai 18 Juni 2020. Namun, riuh pembahasan mengenai siapa yang layak menjadi Walikota dan Walikota Medan 2020-2024 ramai diperdebatkan masyarakat.
Pada ragam pemberitaan di media; baik media massa, media elektronik hingga media sosial disebutkan bahwa dua nama populer secara nasional yaitu Dahnil Anzar Simanjuntak (Jubir Prabowo Subianto) dan Bobby Afif Nasution (menantu Presiden Joko Widodo) dikabarkan akan ikut meramaikan Pilkada Kota Medan 2020.
Tak ketinggalan, nama-nama populer di Kota Medan juga ikut membumbui panasnya konstalasi politik bakal Calon Walikota Medan yaitu Politisi PDI Perjuangan Akhyar Nasution, Politisi Gerindra Ihwan Ritonga, Politisi PKS Salman Alfarisi, Purnawirawan Polri Maruli Siahaan hingga Akademisi Edy Ikhsan yang mulai running untuk maju dari calon perseorangan.
Mantan Birokrat di Pilkada Kota Medan
Secara empirik pada setiap pertarungan politik, relasi antara pelaksana birokrasi (birokrat) dengan dengan politik tidak bisa dipisahkan. Sebab, peran dan kontribusinya dianggap telah terfragmentasi menjadi sebuah kekuatan politik yang menjadi ceruk tersendiri dalam meraih dukungan pemilih pada setiap pertarungan elektoral. Seluk beluk pengetahuan birokrasi, potensi memobilisasi kekuatan ASN dan budaya patronase membuat praktek-prektek politis kerap terjadi di lingkungan birokrasi ketika pemilu berlangsung. Utamanya menyangkut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti; Sekretariat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat hingga Lurah kerap menjadi sasaran empuk, baik kandidat penantang atau petahana dalam meraih suara.
Pada Pilkada Kota Medan, utamanya sejak keran pilkada langsung dibuka sejak tahun 2005. Keterlibatan langsung birokrat yang maju menjadi calon Walikota atau Calon wakil Walikota menjadi kekuatan yang tidak terbantahkan untuk meraih ceruk suara. Bakal calon yang berasal dari kalangan birokrat pun menjadi magnet tersendiri mengingat Kota Medan identik dengan brand “Kota Para Ketua” menunjukan relasi kuasa antara atasan dan bawahan dalam struktur organisasi atau birokrasi bertautan dengan tingkat kepatuhan junior terhadap senior. Pun keterlibatan birokrat maju di Pilkada Kota Medan membuat segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi permasalahan kota dan solusi penyelesaiannya bisa segera diakses sebagai landasan visi, misi dan program saat running kampanye pilkada.
Bukti nyatanya, kombinasi antara pengusaha dengan birokrat, politisi dengan birokrat atau birokrat dengan birokrat kerap memenangkan seluruh pertarungan politik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan pada 3 (tiga) edisi terakhir.
Misalnya; Keberhasilan pasangan Abdillah (pengusaha) yang berpasangan dengan Ramli (Birokrat/Mantan Sekda Kota Medan) menjadi pemenang Pilkada Kota Medan untuk periode 2005-2010. Kemudian, pasangan Rahudman Harahap (Birokrat/Pejabat Walikota Medan) dan Dzulmi Eldin (Birokrat/Mantan Sekda Kota Medan) menjadi pemenang Pilkada Kota Medan untuk periode 2010-2015. Lalu yang terakhir, pasangan Dzulmi Eldin (Petahana Walikota) dan Akhyar Nasution (Politisi PDI Perjuangan) yang memenangkan Pilkada Kota Medan untuk periode 2015-2020.
Nama Potensial
Hipotesis awal dalam konstalasi bursa bakal Calon Wakil Walikota Medan untuk Pilkada 2020 adalah akan muncul kandidat yang berasal dari kalangan birokrat. Asumsinya tentunya berkaitan dengan pengalaman di 3 (tiga) edisi pilkada terakhir yang salah satu dari Walikota atau Wakil Walikota terpilih Kota Medan salah satunya adalah seorang mantan birokrat.
Berdasarkan analisis kapasitas dan kapabilitas bursa Wakil Walikota Medan, sampai saat ini setidaknya ada 4 (empat) nama birokrat yang berpotensi muncul dalam konstalasi Pilkada Medan 2020, yaitu ;
Pertama, Wirya Al Rahman yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan menjadi nama yang potensial dipinang menjadi bakal Calon Wakil Walikota Medan. Kemunculan nama Wirya di bursa bakal calon Wakil Walikota bukan tanpa alasan. Disamping penguasaan birokrasi karena pernah menjabat berbagai jabatan strategis di lingkungan SKPD Kota Medan. Wirya juga memiliki jaringan yang luas di Kota Medan, terlebih ia merupakan ipar dari Kapolda Sumatera Utara.
Kedua, Muslim Harahap yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan juga berpotensi diajak menjadi bakal Calon Walikota Medan. Disamping menguasai seluk beluk kepegawaian di Kota Medan, Muslim juga dianggap mewakili semangat transparansi di Kota Medan karena beberapa kali bicara di media terkait pelaporan harta kekayaan pejabat Pemko Medan ke LHKP.
Ketiga, Zulkarnain Lubis yang saat ini mejabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan. Kemunculan nama Zulkarnain tentu menjadi kekuatan tersendiri, utamanya penguasaannya terhadap big data kependudukan di Kota Medan yang diperlukan bakal calon yang ingin maju sebagai mapping potensi pemilih.
Keempat, M Husni yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Kemunculan M Husni di bursa Wakil Walikota Medan 2020 tentu bukan hal yang baru. Sebab pada Pilkada Kota Medan 2015, nama M Husni sempat digadang-gadang mendampingi Dzulmi Eldin sebelum namanya bergeser oleh Akhyar Nasution menjadi Calon Wakil yang diusung oleh PDI Perjuangan saat itu. Artinya dengan absennya Dzulmi Eldin di Pilkada tahun depan, nama M Husni kemungkinan akan didorong. Lebih lagi, berdasarkan hitung-hitungan umur pensiun dari ASN, masa pensiun M Husni menyisakan 2-3 tahun lagi. Artinya kemunculan nama M Husni dalam bursa calon Wakil Walikota Medan 2020 sangat mungkin terjadi selain masa pensiun dari ASN. Pun lebih lanjut ia memiliki jaringan dan penguasaan birokrasi yang mumpuni karena pernah menjabat di lingkungan Bappeda Kota Medan dan Dispenda Kota Medan. (*)
