HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Rendahnya serapan anggaran APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2019 yang baru 49,2 persen, akibat Dana Alokasi Umum (DAU) untuk kontruksi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah belum tuntas ditenderkan.
Dana tersebut terancam akan hangus, apabila lelang belum dapat dituntaskan sampai minggu kedua November 2019 mendatang.
Kepada wartawan, Kepala Bagian (Kabag) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) , Benton Lumbangaol memastikan tidak akan terjadi meski proses lelang masih berjalan. “Kita pastikan tidak, biarpun masih proses lelang,” ujar Benton saat dihubungi, baru-baru ini.
Dikatakan Benton, proses lelang kontruksi di akhir tahun dipastikan dapat dikejar , dikarenakan masih memiliki waktu meski nantinya akan dilaksanakan proses tender cepat.
“ Kita upayakan tidak boleh melewati tahun anggaran karena masih ada tender cepat, tapi jika melewati batas minggu kedua bulan November ini tidak mungkin lagi, karena mengingat kondisi di lapangan,”terangnya.
Benton menjelaskan, saat ini kondisi proses lelang sudah mencapai 70 atau 75 persen, biarpun ada proses tender ulang dilakukan. Namun, Benton enggan menyebutkan besaran anggaran DAU untuk kontruksi yang masih berproses lelang.
“Belum bisa karena masih berjadwal, kira-kira seminggu lagi sudah ketahuan berapa nanti yang sudah terealisasi dari proses lelang ini,” katanya.
Dinas PUPR Humbang Hasundutan, tambahnya, paling banyak anggaran terserap melakukan lelang proyek, disusul dengan Dinas Perkim. Menurut dia, jauh hari sebelumnya, pihaknya sudah membuat warning ke semua OPD untuk dapat menyampaikan lelang untuk diproses.
“Jauh hari sudah kita warning. Semua OPD juga sudah diingatkan. Jadi, kita yakin selesai, minggu minggu ini sudah berjalan,” tandasnya.
Disinggung apakah normal diakhir tahun masih dilaksanakan proses lelang? Benton mengaku masih bisa meski sudah mepet. “Kalau dari segi waktu sudah masa kritis, tapi masih ditahapan normal. Normatifnya di bulan Agustus kian kemarin,” katanya.
Dia mengatakan, itu dikarenakan perencanaan di konsultan dalam melaksanakan perencanaan terlebih dahulu melaksanakan perencanaan yang selanjutnya survei ke lapangan. Sehingga, menurut dia, hal itu terlalu lama.
Seharusnya, sambung dia, konsultan melaksanakan perencanaan satu tahun sebelum anggaran. “ Seharusnya konsultan perencanaan melakukan, N kurang satu tahun sebelumnya baru bisa dilaksanakan proses lelang cepat dan itu dibulan tiga terlaksana,” ujar dia.
Disinggung, dalam pengerjaan kontruksi, mulai manfaat hingga penyelesaian dapat terkejar di bulan Desember, Benton menyebut tergantung panitia pembuat komitmen (PPK). “ Kalau ditanya PPK, bahwa 30 hari kerja plus bisa,” katanya.
Namun menurut Benton, hal itu tidak dimungkinkan dan tidak normatif. “ Ya kalau kita lihat, misalnya, tender-tender ulang pengaspalan, iya kalau normatifnya apalagi musim hujan pasti ada kendala dilapangan,” tandasnya
Pun demikian, Benton berharap, semua kegiatan proses lelang dalam pengerjaannya nanti dapat berjalan dengan baik. (mag-12)
