MEDAN, SUMUTPOS.CO – Niat pemerintah provinsi Sumatera Utara merestock bibit babi di Kepulauan Nias, pascaserangan wabah Afrika Swine Fever (ASF) di Sumatera Utara, didukung anggota DPRD Sumut. Hanya saja, anggota legislatif itu mengingatkan agar upaya dimaksud dikaji lebih mendalam.
“Jika memang rencana tersebut dibutuhkan dan dapat mengurangi dampak penyebaran ASF di Sumut, kita mendukung. Namun perlu dikaji dan telaah lebih jauh,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga menjawab Sumut Pos, Senin (20/1).
Menurut pihaknya, sudah semestinya pemerintah bergerak cepat mengatasi wabah ASF di Sumut Sehingga para peternak dan masyarakat tidak semakin dalam merugi. Salahsatu upayanya, menurut Zeira, adalah memberi ganti rugi ternak selain babi agar perekonomian masyarakat peternak tetap stabil.
“Saya kira pemerintah sudah semestinya mencari solusi atas serangan wabah ini, agar para peternak tidak mengalami rugi terlalu besar. Penggantian hewan ternak itu sudah sepantasnya dilakukan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap, mengatakan, Pemprov Sumut masih berupaya menekan laju penyebaran virus ASF dengan menerapkan berbagai tindakan. Antara lain menghentikan lalu-lintas distribusi babi, baik yang masuk maupun keluar, menghentikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), membuat posko reaksi cepat di setiap daerah, disinfektan, dan pendataan babi.
“Tindakan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo Nomor 13758 SE/PK.300/F/12/2019,” kata Azhar.
Pemprov, lanjutnya, juga sedang menyiapkan tempat untuk restock bibit babi, yaitu Nias. Nias dipilih karena sampai sekarang masih steril dari virus ASF. Pemprov Sumut juga saat ini sedang memperketat pengawasan di Nias agar daerah ini tidak terjangkit ASF. “Nias juga terbukti tempat yang tepat untuk pengembangbiakan babi, karena hampir setengah populasi babi ada di sana. Jadi, sekarang kita ketat mengawasi Nias, jangan sampai daerah ini terjangkit virus ASF,” katanya, akhir pekan lalu.
Selain itu, kata Azhar, Pemprov Sumut juga sedang mempertimbangkan pemberian ganti rugi berupa hewan ternak lain kepada peternak babi yang terdampak ASF. Hewan ternak yang diberikan seperti sapi, kambing, ayam bahkan ikan. Dana bantuan ini berasal dari APBN/APBD provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita tidak bisa memberikan babi lagi sampai Sumut bersih dari ASF. Kami minta agar kabupaten/kota mendata dengan baik agar sama-sama kita dapat membantu rakyat kita yang terkena musibah karena ASF ini,” terangnya.
Menurut Azhar, berhentinya lalu lintas babi di Sumut, memengaruhi perekonomian masyarakat karena tidak sedikit masyarakat yang berpenghasilan dari ternak babi. (prn)
