MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau Ijeck menegaskan dirinya siap ikut bursa pencalonan ketua DPD Golkar Sumut melalui musyawarah daerah (Musda) X partai yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Namun, rencana Ijeck tersebut menuai polemik di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Iya, kita siap ikut pencalonan Ketua Golkar Sumut,” kata Ijeck menjawab Sumut Pos via layanan WhatsApp, Selasa (18/2). Menurutnya, setiap DPD tingkat II di kabupaten/kota dan organisasi sayap partai masing-masing memiliki satu suara di Musda. “Satu daerah kan satu suara, sama sayap partainya juga, tak hapal jumlahnya berapa, nanti bisa ditanya sama pengurus Golkar,” katanya.
Ijeck sendiri belum tahu ada berapa bakal calon yang muncul pada pelaksanaan Musda mendatang. Pasalnya, panitia Musda belum mengumumkan syarat resmi pencalonan. “Kita mencalonkan, kriteria pencalonan belum dibuka dari panitia. Inikan masih berita saja, kita siap maju,” tandasnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Amas Muda Siregar menilai, Ijeck tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2020-2025. Alasannya, Ijeck tidak pernah menjadi kader aktif di Golkar, dan pengurus minimal dalam lima tahun atau satu periode.
“Seperti orang kalau mau jadi imam salat, dia itukan mesti paling rendah tamat alif-alif. Dia becakap ada tajwidnya, pandai baca Alquran, jangan asal-asal saja mau jadi imam salat, begitulah contohnya. Jadi kalau di Golkar itu, pernahlah dia jadi pengurus, aktif sebagai kader, ada lagi istilahnya ikut pengkaderan dan lain sebagainya. Memangnya di Golkar itu suka-sukanya, tak bisa. Ada syaratnya. Namanya partai besar, masak suka-sukanya mau jadi pimpinan,” katanya.
Kata Amas, di Golkar Sumut banyak kader hebat dan mumpuni dari sisi pengalaman berorganisasi. “Kalau calon pemimpin banyak di Golkar tidak perlu dropping dari luar, gak ada itu,” imbuh dia.
Menyikapi, mantan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut yang juga Ketua Kosgoro’57 Sumut, Riza Fahrumi Tahir menilai, pernyataan Amas berbahaya terhadap eksistensi Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto. “Amas Muda itukan senior di Golkar, masak cakapnya begitu. Ini asbun namanya, dan sebagai senior di Golkar, Amas Muda pasti tau itu, bahwa ada istilah diskresi atau kebijakan yang dimiliki ketua umum DPP partai untuk menentukan pilihan dalam membesarkan partai ini,” tegasnya.
Menyikapi ini, Amas yang secara terang-terangan mendukung Yasir Ridho Lubis dalam Musda nanti, menjawab normatif saja. “Biasalah, namanya dia (Riza) mendukung (Ijeck), pasti dibantahnya cakapku. Yang penting kan Golkar itu mau Musda, ada aturannya. Itu saja kita ikuti,” katanya menambahkan soal pelaksanaan Musda pihaknya sejauh ini masih menunggu arahan DPP.
Informasi yang dihimpun Sumut Pos, Ijeck sudah memiliki kartu keanggotaan Golkar Sumut jauh sebelum ia menyatakan keseriusan maju di Pilgubsu 2018. Meski pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar disebutkan, mesti menjadi kader aktif dan sekurang-kurangnya lima tahun sebagai pengurus partai, sebagai syarat mencalonkan diri jadi ketua, tapi ada yang namanya hak istimewa atau diskresi ketua umum DPP partai. Dan Ijeck diketahui sudah bertemu dengan Airlangga Hartanto. Bahkan dukungan tersebut datangnya langsung dari Airlangga serta pengurus partai ditingkat pusat.
Amas Muda yang kembali disinggung tentang informasi ini, menyebut sah-sah saja kalau Ijeck sudah memiliki kartu keanggotaan sebagai kader Golkar. Termasuk adanya diskresi dari ketum atas pencalonan seseorang sebagai ketua DPD, ia mengamini. Hanya saja dalam Musda, ia tekankan lagi tetap ada aturan main seperti yang ia sampaikan sebelumnya.
“Memang ada itu (diskresi ketum buat pencalonan ketua DPD), kan ketum melihat mana kader yang taat. Tapi kita kan semangat 45 ini sudah ada barang itu (Yasir Ridho). Dari daerah-daerah pun sudah menyatakan dukungannya (sekitar 80 persen). Itu tandanya dia memang dibutuhkan,” katanya. (prn)
