JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G Plate berjanji menyampaikan usulan untuk memberikan stimulus pada perusahaan pers, berupa subsidi pembelian bahan baku (kertas) dan atau langkah pemberian keringanan pajak kertas, kepada pemerintah (c/q Menteri Keuangan RI).
Keringanan pajak itu khususnya kepada media cetak di daerah yang kian terpuruk akibat naiknya dolar AS. Kondisi ini memicu kenaikan harga kertas. Selain itu, perusahaan pers juga menghadapi menurunnya pendapatan dari iklan, dan berkurangnya pembeli/pembaca serta naiknya biaya operasional.
Janji tersebut disampaikan Menkominfo RI Johnny G Plate dalam video conference dengan Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pimpinan Redaksi Media Nasional, Jumat (3/4) malam. Dewan Pers dipimpin langsung Wakil Ketua Hendry CH Bangun, hadir juga Dr. Agus Sudibyo. Ketua Dewan Pers Prof. Mohammad Nuh berhalangan hadir.
Diberitakan sebelumnya, Serikat Perusahaan Pers (SPS)- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama pimpinan media di Sumatera Utara, Rabu (1/4) melalui pernyataan bersama menyampaikan harapan agar pemerintah tidak mengabaikan pers. Karena dalam situasi pandemi Virus Corona media cetak di Sumatera Utara terancam tutup alias berhenti beroperasi.
Terkait hal itu, SPS-PWI dan pimpinan media di Sumatera Utara mengharapkan pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap keberlangsungan media cetak di daerah. Karena berkurangnya pendapatan iklan dan tergerusnya oplah, sangat memberatkan semua media cetak di Sumatera Utara. Apalagi dari kucuran dana digelontorkan pemerintah senilai Rp405,1 triliun untuk menanggulangi pandemi Cvpid-19 di Indonesia, pekerja dan media tidak termasuk di dalamnya.
Terkait hal itulah, Dewan Pers berinisiatif melakukan Vico bersama Menkominfo RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Pimpinan Redaksi Media Nasional.
Bantu Putus Mata-Rantai
Menkominfo RI Johnny G Plate juga mengharapkan agar media membantu memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 agar kondisi kembali seperti sediakala. Sebab kata Johnny bila terus menyebar kehidupan bangsa akan makin sulit, rakyat kesulitan dan imbasnya pada semua, termasuk juga media.
Hendry CH Bangun dari Dewan Pers dalam kesempatan itu juga menyampaikan harapan agar pemerintah memasukkan wartawan dalam kelompok masyarakat yang mendapat fasilitas Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Khususnya wartawan profesional (yang telah tersertifikasi) dari media di daerah.
Dalam kesempatan itu juga Dewan Pers dan Kementerian Kominfo RI menyepakati untuk mendorong pemerintah daerah untuk dapat berkontribusi dalam perlindungan kerja wartawan melalui bantuan alat perlindungan diri (APD) bagi wartawan yang bertugas, khususnya yang meliput Covid-19 dan event terkait.
“Perang terhadap Covid-19 ini membutuhkan peran serta media dalam menyajikan informasi yang layak dipercaya. Media selayaknya menjadi rumah penjernih informasi bagi publik. Informasi media tidak selalu selaras dengan informasi resmi pemerintah, karenanya diperlukan proses saling mengecek dan menguatkan,” ujar Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bantun.
Media massa katanya telah menunjukan peran aktif dalam membantu memerangi Covid-19 dan akan terus melanjutkan partisipasi sampai Indonesia terbebas dari Covid-19. Dewan Pers akan senantiasa mendorong upaya ini. (rel)
