PANTAI LABU- Ahli waris Zaelani, nelayan tradisonal yang meninggal di penjara Malaysia beberapa waktu lalu, mendapat kunjungan keluarga besar Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sumatera Utara di rumah mereka di Desa Paluh Sibaji, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang.
Dalam kesempatan itu, Penasehat FPG DPRD Sumut yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga hadir bersama Bendahara FPG Helmiyati Risuddin, Ketua Partai Golkar Deliserdang Tengku Ahmad Talaa, Wakil Ketua DPRD Deliserdang Wagirin Arman dan sejumlah pengurus Partai Golkar lainnya. Menurut Chaidir, kedatangan mereka dimaksudkan untuk menindaklanjuti kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Tjitjip Sharif Soetardjo yang mengantarkan jenazah almarhum ke rumah duka. “Kami menyatakan rasa duka yang mendalam,” katanya di hadapan keluarga nelayan tersebut, kemarin.
Pada kesempatan itu, romobongan Partai Golkar Sumut dan FPG DPRD Sumut memberikan santunan khusus pada keluarga almarhum Zaelani. Menurutnya hal ini patut diupayakan, karena almarhum meninggalkan lima orang anak-anak yang masih kecil-kecil. “Yang tertua masih sekolah di SMP sedangkan yang terkecil masih berusia sekitar satu tahun. Kondisi ini sangat memprihatinkan, dan kami terpanggil untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan,” ungkap Chadir. Dalam kesempatan itu, delegasi Partai Golkar juga mendapatkan data dan fakta untuk ditindaklanjuti, baik melalui DPRD Deliserdang, DPRD Sumut atau langsung ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Kepala Desa setempat, Abdul Hafiz mengharapkan pengurus Golkar menjembatani pemerintah untuk mempertegas batas wilayah Indonesia – Malaysia.
Menurutnya, nelayan di Deliserdang tidak nyaman lagi melaut. Polisi Diraja Malaysia sering menangkap mereka dengan alasan sudah masuk ke perairan negara tetangga itu. “Padahal bertahun-tahun nelayan kita mencari ikan di zona yang sama, tidak pernah ditangkap,’’ katanya.
Hal yang sama juga disebutkan tokoh nelayan Sanusi. Katanya, sekarang ini nelayan sering sekali diusir tentara Malaysia bila mencari ikan di laut. Padahal, menurut nelayan, mereka tidak melanggar batas wilayah, karena bertahun-tahun sudah mencari ikan seperti itu. Keluhan itu sudah sering disampaikan kepada pemerintah tapi belum pernah ditanggapi. “Kami khawatir, kalau ini dibiarkan terus akan terjadi malapetaka antar negara. Nelayan kita sudah banyak yang ditangkap pihak Malaysia,’’ katanya. Menanggapi hal ini, Chaidir mengatakan, persoalan ini akan ditangani secara komprehensif. Masalah perbatasan yang tidak jelas, peralatan kapal terutama alat-alat navigasi serta kesewenang-wenangan Polisi Diraja Malaysia, memang menjadi alasan mengapa nelayan tradisionil kita merasa diperlakukan semena-mena, tidak manusiawi bahkan menjadi bulan-bulanan.
“Dewasa ini masih ada nelayan yang ditahan di Malaysia memerlukan perhatian yang serius Pemerintah Deliserdang, Pemerintah Sumatera Utara serta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami akan berupaya mendorong langkah penanganan itu segera
dilakukan,” pungkasnya.(*/ari)
