MEDAN, SUMUTPOS.Co – Sebanyak 44 orang santri dan guru atau tenaga pengajar di Pesantren Modern Ar-Raudhatul Hasanah di Kecamatan Medan Tuntungan, terkonfirmasi positif Covid-19 pada bulan Oktober 2020 lalu.
Terkait fakta tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satgas Covid-19 Kota Medan melakukan pertemuan guna membahas langkah yang akan diambil Pemko, di Kantor Wali Kota Medan, Kamis (5/11).
Rapat yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Sosial Kota Medan (Aspemsos) Setda Kota Medan, Renward Parapat, berlangsung tertutup. Awak media dilarang meliput.
Usai rapat, Renward Parapat kepada Sumut Pos menjelaskan, sesuai hasil rapat, pihaknya tidak akan melakukan penutupan sementara pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Hanya saja, pihak pengelola pesantren yang turut hadir dalam rapat tersebut, diwajibkan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat.
“Sebenarnya sejak kejadian itu, mereka sudah memperketat prokes. Tapi kita tegaskan kembali kepada mereka agar betul-betul memperketat prokes itu,” jawab Renward.
Dikatakan Renward, setiap yang terkonfirmasi positif Covid-19 di pesantren itu telah diisolasi. Bahkan beberapa santri yang hasilnya sudah negatif, telah dikembalikan ke rumah masing-masing setidaknya selama 14 hari, sebelum diizinkan kembali ke pesantren.
Dikatakan Renward, pesantren berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Sistem belajar mereka yang menetap di dalam pesantren, menjadi salahsatu alasan kenapa proses belajar mengajar di pesantren tetap beroperasi di tengah pandemi.
“Sudah ada aturan untuk mereka dari surat edaran kementerian (agar tetap boleh buka). Tapi harus mengikuti protokol kesehatan,” katanya.
Pihaknya pun telah meminta kepada Departemen Agama Kota Medan, Puskesmas, pihak kecamatan dan pihak terkait, untuk mengawasi secara ketat penerapan protokol kesehatan di pesantren. Sekaligus mengawasi prokes di pesantren-pesantren lainnya di Kota Medan.
“Pesantren di Medan ‘kan bukan hnaya Raudhatul Hasanah saja. Di Medan saja ada 10 pesantren. Kecamatan, Depag, dan pihak terkait harus mengecek dan melakukan pengawasan protokol kesehatan secara langsung kepada semua pesantren di Kota Medan. Ini untuk mencegah penularan virus ini pada pesantren-pesantren di Kota Medan. Tapi harus ada komitmen juga dari pihak pengelola pesantren. Itu yang kita tekankan,” ungkapnya.
Senada dengan Renward, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 kota Medan, dr Mardohar Tambunan M.Kes, juga mengatakan pesantren Ar-Raudhatul Hasanah tidak akan ditutup sementara. Hal itu dilakukan karena pengoperasian pesantren merujuk kepada surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
“Enggak (ditutup). ‘Kan ada surat keputusan 4 menteri. Kita memang enggak sembarangan menutup. Khusus pesantren, dia punya SK tersendiri dari keempat menteri itu,” ujarnya.
Dikatakan Mardohar, penerapan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh menjadi pembicaraan penting dalam rapat yang turut mengundang pihak Depag Kota Medan dan pengelola pesantren.
Keputusan rapat, pesantren tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tapi apabila di kemudian hari hal ini tidak dipatuhi oleh pihak pengelola pesantren, pihaknya akan mempertimbangkan menutup sementara pesantren dimaksud.
“Bagaimana mereka itu supaya bisa berjalan dengan baik. Dengan catatan diperkuat dengan kedisiplinan. Itu harga mati,” katanya.
Mardohar mengatakan, saat satgas Covid-19 kota Medan mendapat informasi adanya santri yabg terpapar Covid-19 di pesantren tersebut, pihaknya langsung melakukan tes swab massal kepada 423 santri dan tenaga pengajar yang ada di pesantren. Hasil swab, sebanyak 44 orang positif Covid-19.
Setelah dinyatakan positif, ke-44 orang itu langsung diisolasi di Wisma Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Bidang Bangunan dan Listrik Medan di Jalan Setia Budi, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia sejak 8 dan 9 Oktober lalu. Selain itu, Satgas Covid-19 Kota Medan juga sudah melakukan penyemprotan disinfektan di pesantren.
“Kita sudah melakukan berbagai tindakan dari awal, sudah kita kasih edukasi, sosialisasi pemeriksaan, swab. Sudah semua kita kasih yang sifatnya pencegahan penanggulangan,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, anggota Pansus Covid-19 DPRD Medan, Sudari ST meminta Pemko Medan, dalam hal ini Satgas Covid-19 Kecamatan Medan Tuntungan sebagai kecamatan tempat lokasi pesantren beroperasi dan Departemen Agama Kota Medan, untuk betul-betul secara intens, rutin dan berkala melakukan pengawasan prokes ke pesantren.
“Harusnya ada laporan rutin, setidaknya laporan mingguan. Agar ini jelas dan terukur. Jangan sampai anak-anak kita di pesantren tertular virus ini, karena tidak adanya penerapan prokes yang tidak serius dan tidak di atas secara ketat juga,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan itu.
Dilanjutkan Sudari, Pemko Medan juga harus menginstruksikan seluruh kecamatan di Kota Medan yang di wilayahnya terdapat pesantren, agar melakukan hal yang sama. Kejadian di pesantren Ar-Raudhatul Hasanah diharapkan jangan terjadi di pesantren-pesantren lainnya.
“Dalam waktu dekat ini, kami Pansus Covid-19 DPRD Medan juga berencana untuk memanggil pihak pesantren, depag Kota Medan dan Satgas Covid-19 Medan untuk membahas ini,” pungkasnya.
Jangan Sampai Gelombang Dua
Terpisah, Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mewanti-wanti warga lebih optimal mematuhi protokol kesehatan virus corona (covid-19).
Hal ini berkaca dari penerapan kembali lock down atau karantina wilayah di sejumlah negara Eropa akibat gelombang dua covid-19.
“Saat ini beberapa negara di Eropa, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, dan Yunani, sedang mengalami gelombang kedua kasus Covid-19 sehingga otoritas masing-masing negara tersebut kembali memutuskan lock down,” kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (5/11).
“Jangan sampai hal ini terjadi pada kita di Indonesia,” imbuhnya.
Wiku bilang, kenaikan kasus covid-19 di suatu wilayah menunjukkan kondisi penularan virus yang tidak terkendali.
Hal itu bisa disebabkan akibat tingkat kedisiplinan warga terhadap protokol kesehatan yang mulai berkurang.
Oleh karena itu, Wiku meminta masyarakat belajar dari gelombang kedua di Eropa dan mematuhi protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Selain disiplin menjalankan 3M, Wiku mengajak pemerintah mengawasi lebih ketat mobilitas orang keluar masuk wilayah Indonesia untuk mencegah risiko penularan corona di dalam negeri.
“Untuk menghindari penambahan kasus akibat kunjungan penduduk yang masuk dari beberapa negara Eropa dan belahan negara lainnya di bagian utara yang sedang alami musim dingin,” pungkasnya.
Belakangan ini, beberapa negara memasuki gelombang kedua penyebaran virus corona.
Pada 1 November lalu, Inggris resmi mengumumkan kembali melakukan lock down selama satu bulan.
Hal serupa juga terjadi pada Jerman yang mulai memberlakukan lock down dengan menutup restoran dan bioskop untuk sementara. Namun pertokoan masih boleh dibuka dengan kapasitas pengunjung dibatasi.
Sementara di Indonesia, kasus positif covid-19 masih terus bertambah. Jumlah kasus mencapai 425.796 per 5 November dengan 357.142 sembuh dan 14.348 meninggal dunia. (map/cnn)
