MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan koordinasi Manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Polda Sumut, untuk menyelamatkan aset-aset negara yang masih dikuasai oleh pihak asing.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Brigjen Yudirawan kepada sejumlah wartawan, usai berkoordinasi dengan Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin di Mapolda Sumut, Senin (30/11).
“Kami berkoordinasi dengan Polda Sumut untuk memanajemen aset pemerintah yang masih banyak dikuasai pihak asing di Sumut,” ungkap Yudirawan.
Koordinator Wilayah (Korwil) I Bidang Pecegahan dan Penindakan, yang membawahi 8 provinsi tersebut, menjelaskan, satu yang dikoordinasikan adalah manajemen asset Universitas Sumatera Utara (USU) dan PTPN II.
“Kami berkoordinasi dengan Polda Sumut dan Kejaksaan, untuk menangani manajemen aset ini, untuk membuat surat kuasa khusus, agar aset tersebut tidak hilang, termasuk optimalisasi masalah penerimaan pajak daerah. Dan ini tidak boleh bocor, seperti halnya pajak restoran dan lain sebagainya, yang disetor ke Bank Sumut,” jelas Yudirawan lagi.
Yudirawan juga mengatakan, optimalisasi pemungutan pajak perlu dilakukan, aga tidak terjadi kebocoran yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Dia mengakui, sinergitas KPK dengan Polda Sumut cukup baik. Beberapa kasus-kasus yang ditangani KPK tetap dilakukan koordinasi dengan Polda Sumut. Demikian juga sebaliknya, Polda Sumut selalu berkoordinasi dengan KPK, jika ada kasus-kasus korupsi yang mengalami hambatan.
“Pada intinya, koordinasi KPK dengan Polda Sumut dalam menangani kasus-kasus, berjalan cukup baik,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Martuani Sormin mengatakan, pihaknya dalam menangani kasus korupsi tetap berkoordinasi dengan KPK. Dalam hal ini, apa yang menjadi kesulitan yang dialami selalu berkoordinasi dengan KPK.
“Tapi sampai saat ini hambatan yang dialami penyidik belum ada,” ujarnya.
Terkait penanganan kasus korupsi di jajaran Polda Sumut, lanjutnya, terjadi penurunan. Hal itu disebabkan pandemi Covid-19. Tapi yang paling banyak adalah laporan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang, terkait bantuan tunai dan bantuan sosial.
“Yang pasti, apa yang menjadi kesulitan penyidik dalam menangani kasus korupsi, kami minta bantuan KPK. Tapi sampai saat ini, penyidikan belum ada yang mengalami hambatan,” pungkas Martuani. (mag-1/saz)
