JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Sibolangit, Jhoni Allen Marbun, menuding kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah memecat 200 ketua dewan pimpinan cabang (DPC), karena terlibat Kongres Luar Biasa dan mendukung kepengurusan Moeldoko.
“Ini persisnya, dari semua kader, 200 itu yang ketahuan (sudah dipecat), 200 lebih. Tapi sekarang tambah lagi seperti Maluku Utara,” kata Jhoni dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3). Ketika ditanyai ulang, Jhoni Allen menegaskan 200 lebih yang dipecat berstatuskan ketua DPCn
Jhoni berkata para ketua DPC mendukung KLB karena tak puas dengan kepemimpinan AHY dan menginginkan perubahan, meski dengan konsekuensi pemecatan. Dia mengklaim AHY memimpin Demokrat dengan arogansi.
“Kalau semena-mena, apalagi organisasi, lawan. Apalagi hak-hak diambil. Kesetiaan bukan kepada orang, tapi kepada konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Demokrat yang dipimpin AHY memecat kader-kader yang terlibat dalam KLB untuk mengganti kepemimpinan AHY dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Gelombang pertama pemecatan terjadi sebelum KLB digelar. Pada Jumat (26/2), Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengumumkan pemecatan tujuh kader.
Setelah KLB digelar, berdasarkan catatan yang dihimpun hingga saat ini, ada 19 orang Ketua DPC Partai Demokrat yang dipecat karena ikut KLB.
Selain itu, Jhoni Allen juga mengatakan akan melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke kepolisian. Hal itu dilakukan karena AHY dinilai telah melanggar hukum. Pelanggaran katanya dilakukan AHY dengan mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
“Kami juga akan melapor AHY memalsukan akta AD/ART 2020, khususnya mengubah mukadimah dari pendirian partai. Tidak boleh. Pasal boleh berubah, tapi mukadimah tidak boleh berubah,” kata Jhoni.
Salah satu perubahan yang disoroti Jhoni terkait pendiri partai. Menurutnya, AHY mencantumkam klaim bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pendiri Partai Demokrat dalam mukadimah AD/ART.
Jhoni berkata pihaknya sudah menyiapkan pelaporan kepolisian. Dia memastikan laporan akan diserahkan ke kepolisian dalam waktu dekat. “Sedang diproses dan saya ikut mendatangani pelaporan dan saya ikut sebagai deklarator,” ujarnya.
Dia menegaskan hanya akan melaporkan AHY. Sebab AHY bertanggung jawab penuh atas pengubahan mukadimah tersebut. “Kenapa AHY yang kita laporkan karena di dalam AD/ART hanya dia satu-satunya penanggung jawab pelaksana Demokrat ini,” tuturnya.
Menanggapi Jhoni Allen, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, secara terpisah menyebut Jhoni menebar kebohongan di publik.
“Sebelum KLB abal-abal, memang ada beberapa ketua DPC yang digeser dari posisinya. Tapi jumlahnya sangat kecil, sekitar 30-an. Mengapa bisa beranak jadi 200 di kubu pelaku GPK-PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat)?” ucap Herzaky lewat keterangan tertulis, Kamis (11/3).
Herzaky juga mempertanyakan niatan KLB versi Moeldoko akan mempolisikan AHY. Ia mengaku heran Jhoni Allen dkk. ingin memproses hukum hal tersebut.
“Sedikit-sedikit bawa ke ranah hukum, seperti paling tahu dan paling patuh hukum saja. Jelas-jelas mereka melanggar hukum, tidak tahu dan tidak patuh hukum dengan mengadakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa di Sibolangit,” tutur Herzaky lewat keterangan tertulis, Kamis (11/3).
Gatot Jangan Asal Bunyi
Tentang mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mengaku diajak untuk menggulingkan kepemimpinan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jhoni Allen meminta Gatot mengungkap siapa pihak yang mengajaknya. Dia minta Gatot tidak asal bunyi.
“Mohon adik saya untuk mengatakan siapa salah satu di antara kami yang melakukan KLB ini, yang dibilang mengajak. Tolong itu. Jangan asal asbun. Sebagai seorang panglima jenderal bintang empat tidak mudah, tapi jangan asbun,” katanya.
Menurut Jhoni, pihaknya tidak mungkin mengajak Gatot mengkudeta pimpinan Demokrat. Sebab Gatot tidak punya integritas karena sudah melakukan kampanye terselubung ke kampus-kampus saat memimpin TNI.
“Soal integritas enggak mungkin kami mengajak dia, ingat siapa yang mengangkat dia jadi panglima? Jokowi. Dia masih menjadi panglima menjaga kedaulatan negara dia sudah terselubung kampanye-kampanye ka kampus-kampus dan saya ikutin itu,” tuturnya.
Karena tidak punya integritas, menurut Jhoni, Gatot dipensiunkan cepat dari TNI. Dia bilang, biasanya Panglima TNI pensiun sampai masa umurnya.
“Artinya apa integritasnya sebagai panglima, padahal dia enggak boleh dong. Yang saya tahu boleh dicatat setelah reformasi, biasanya panglima itu pensiun sampai masa umurnya. Tetapi baru satu ini yang pensiun sebelum umurnya mencapai. Karena apa, integritasnya dia,” ujar Jhoni.
Belum Dilaporkan ke Kemenkumham
Masih Jhoni Allen, ia mengakui pihaknya belum melaporkan hasil KLB Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM. Alasannya, berkas-berkas hasil KLB masih dalam proses. “Berproses dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata .
“Sesegera mungkin (melapor ke Kemenkumham). Tidak perlu buru-buru, tidak perlu demo demo,” tambah dia.
Jhoni menyadari ada berkas yang belum lengkap. Termasuk dokumentasi acara di acara KLB. “Hanya dokumentasi bahwa acara betul, pesertanya (KLB) penuh, bahkan di luar. Itu memang sedikit kita lengah karena tidak ada niat lain lainnya, dokumentasi saja. Sedang dikumpulkan dari yang membawa kamera itu,” jelas dia.
Jhoni juga menjawab terkait pihaknya sudah melaporkan hasil KLB ke Kemenkumham beberapa waktu lalu. Namun, ia tidak menjawab dengan pasti. “Ya begini, ini ‘kan saudara saudara saya ini saking semangatnya, terlalu semangat, ya enggak apa-apa juga,” kata Jhoni.
Sebelumnya, Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mengklaim telah menyerahkan hasil KLB tersebut ke Kementerian Hukum dan HAM. Kubu KLB menyebut sudah mendaftarkan kepengurusan Demokrat hasil KLB ke Kemenkumham.
“Kita emang punya tim masing-masing, dan tadi informasinya sudah didaftarkan ke Kementerian hukum dan HAM,” kata Kepala Badan Komunikasi DPP Partai Demokrat Versi KLB, Razman Nasution saat jumpa pers.
Razman menyebut, diantarnya berkas hasil kongres ke KLB ke Kemenkumham memang secara diam-diam. Dia beralasan, pihaknya tidak ingin menganggu konsentrasi Kemenkumham. “Jadi begini kami memang punya sikap untuk tidak menganggu konsentrasi kementerian hukum dan HAM. Kami tidak rame rame datang, kami tidak mau info ke media supaya kumpul disana, terganggu mereka, sehingga tidak konsentrasi. Biarkan mereka pelajari,” tuturnya.
Di kesempatan sama, salah satu tim hukum KLB Demokrat, Ilal Ferhard mengungkapkan pihaknya melaporkan berkas KLB ke Kemenkumham pada pukul 14.00 WIB. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut. “Jam 2,” singkat dia.
Sebut Kubu Moeldoko Gagal Daftar
Menanggapi Jhoni Allen, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat versi Ketum AHY, Andi Arief menyebut Partai Demokrat kubu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak bisa memasukkan data kepengurusan secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM, pada Selasa (9/3).
Dia mengatakan ada sejumlah kebutuhan administrasi yang tidak bisa dipenuhi Demokrat kubu Moeldoko sehingga tidak bisa mendaftar. Hal inilah, menurut Andi, yang menyebabkan Darmizal menangis saat menggelar taklimat media.
“Saat ingin mendaftarkan, dari siang sampai malam data tidak bisa di-input alias tidak bisa mendaftar,” ujar Andi, Kamis (11/3).
Andi juga menyebut Darmizal telah menjanjikan pendaftaran ke Kemenkumham ini kepada Moeldoko. Namun ganjalan Demokrat kubu Moeldoko mendaftar ke Kemenkumham karena harus menyelesaikan sejumlah perselisihan, mulai dari pemecatan sampai keabsahan peserta kongres dan jumlahnya.
Demokrat Tebingtinggi Dukung AHY
Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat (PD) Kota Tebingtinggi tegas mengatakan tidak mengakui KLB yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Deliserdang, Sumut, Jumat lalu (5/3).
Hal ini disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Tebingtinggi, Chairil Mukmin Tambunan usai rapat koordinasi dengan DPD dan Anggota DPRD melalui di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Tebingtinggi, Rabu (10/3) di Jalan Sutoyo Kota Tebingtinggi.
Zoom meeting itu mendengarkan arahan AHY untuk memotivasi DPD dan DPC agar tidak perlu takut dengan segala macam intimidasi dan ancaman dari kelompok-kelompok yang mau menghancurkan Partai Demokrat.
“Di samping itu zoom meeting itu dilakukan untuk kembali mengetahui kehadiran secara fisik DPD dan DPC di kantor masing masing sebagai penguatan atas komitment dan loyalitas terhadap kepemimpinan AHY,” kata Mukmin.
Sebelumnya pada Minggu malam (7/3) sekira pukul 19.00 WIB, juga telah dilaksanakan virtual zoom dalam rangka Apel Siaga Partai Demokrat secara Daring yang diikuti seluruh 514 DPC dan 34 DPD se Indonesia.
“DPC Partai Demokrat Kota Tebingtinggi tetap solid mendukung kepemimpinan sah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” jelasnya.
Bahkan Demokrat Kota Tebingtinggi siap mendukung langkah hukum yang dilaksanakan DPP Demokrat agar kubu KLB dinyatakan tidak sah. Pengurus beserta seluruh kader DPC Partai Demokrat Kota Tebingtinggi, tetap mendukung kepemimpinan AHY sebagai ketua umum Demokrat, dan para pengurus DPC dan kader Demokrat juga berikrar setia terhadap kepemimpinan AHY.
DPC Demokrat Kota Tebingtinggi memastikan ada kadernya yang ikut KLB di Deliserdang, Sumut. Kalaupun ada, bukan merupakan pengurus akttif saat ini yang ada di dalam struktur organisasi, baik di tingkat cabang, anak cabang maupun ranting. “Bisa saja itu orang-orang yang mengambil kesempatan yang mengatasnamakan DPC PD Kota Tebingtinggi,” jelas Mukmin. (kps/bbs/ian)
