TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Aliansi Mahasiswa Tebingtinggi (AMTT) melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan, Kamis (25/3) di Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.
Pertemuan tersebut membahas soal perkembangan kondisi masyarakat Kota Tebingtinggi selama pandemi Covid-19, baik kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan.
Ketua AMTT, Peter Munthe menyampaikan hasil survey jejak pendapat dengan masyarakat kepada Wali Kota Tebingtinggi, agar pemerintah mendapatkan feedback atas program kerja demi tercapainya tujuan pemerintah.
“Adapun tujuan kami adalah ingin menyampaikan atas hasil survey jejak pendapat yang sudah kami lakukan terhadap masyarakat, serta melaporkan program kegiatan yang telah dikerjakan,” ucap Peter.
Menurut Peter, AMTT melaporkan terkait beban orangtua siswa yang dominan bekerja, sehingga tidak dapat melakukan pengajaran terhadap anak pada saat belajar di rumah. Kemudian, perlunya peninjauan klasifikasi penerimaan bantuan sosial yang berkembang di masyarakat, dan menyarankan pemerintah lebih intens dalam hal pendataan warga yang belum melakukan pendataan pindah wilayah untuk tertib administrasi kependudukan.
“Maksudnya agar bantuan sosial dapat disalurkan secara merata, dan tidak terkendala karena administrasi kependudukan. Karena selama ini, masyarakat malas mengurus administrasi kependudukan setelah pindah alamat,” bilang Peter.
Disamping itu, AMTT juga melaporkan kegiatan ruang belajar yang dilakukan kepada anak-anak di kawasan Rusunawa Kota Tebingtinggi.
Mendapat informasi tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengapresiasi kinerja AMTT, yang telah hadir di tengah kondisi masyarakat sedang tidak baik.
“Terkait orangtua yang kesusahan mengajarkan anak itu benar sekali, namun itulah yang terjadi sampai saat ini kita belum ada instruksi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pembelajaran tatap muka sampai nanti tahun ajaran baru,,” papar Umar Zunaidi.
Terkait bantuan sosial, Umar menjelaskan, distribusi bansos berdasarkan administrasi kependudukan, banyak yang terkendala akibat sebahagian warga tidak mengurus administrasi kependudukannya pada saat pindah alamat. “Untuk itu, kita akan sosialisasikan, dan akan kita lakukan pendataan untuk kepengurusan administrasi kependudukan,” ujar Umar kembali.
Disampaikannya terkait perihal vaksinasi, Pemerintah Tebingtinggi akan mengusahakan agar seluruh elemen masyarakat Kota Tebingtinggi mendapat vaksin sebelum tahun 2022. Saat ini, vaksin baru diterima sebanyak 2.400 ampul.
“Sekarang kita berjuang dapat 5.200 vaksin, pertama peruntukannya untuk guru, pedagang, lansia dan juga bertahap tokoh agama karena berhubungan langsung dengan jemaat. Kita ibarat distribusi dari Pusat ke Provinsi juga terbatas, maka kita juga terus intensif surati ke Provinsi. Kami tetap pakai skala prioritas. Pertama kualifikasi untuk guru, pedagang pasar, lansia, tokoh Agama menjadi proritas,” jelasnya.
Menurut Umar, terkait bantuan sosial yang memang sebagian besar adalah berasal dari Pemerintah Pusat termasuk PKH, BST dan BSP itu hak dan wewenang Kementerian Sosial RI. (ian/han)
