JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kini kembali ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi pimpinan dalam tim. Kali ini, Presiden menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 60/2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Langkah tersebut dengan mempertimbangkan bahwa kondisi beberapa danau di Indonesia saat ini telah mengalami tekanan dan degradasi berupa kerusakan daerah tangkapan air, sempadan danau, penurunan kualitas air.
Selain itu juga mengalami penurunan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, peningkatan erosi atau sedimentasi, pendangkalan, dan punahnya jenis biota endemik, yang menjadi ancaman bagi kelestarian fungsi danau dan mengakibatkan kerugian bagi kehidupan masyarakat.
Menurut Perpres tersebut, untuk percepatan pengendalian kerusakan, menjaga, memulihkan, dan mengembalikan kondisi dan fungsi danau, perlu dilakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan secara terpadu melalui penyelamatan danau prioritas nasional.
Dengan demikian, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional. Selanjutnya, Presiden juga menetapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pengarah.
Lalu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Ketua Harian I serta Ketua Harian II yaitu Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa. Selain itu, Presiden juga menetapkan sejumlah menteri menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, penunjukan Luhut tersebut karena Presiden memandang kapabilitasnya untuk memimpin dan mengkoordinasikan sebuah tim. Meskipun bidang yang saat ini diemban oleh Luhut yaitu Menteri Koordinasi bidang Maritim dan Investasi tidak berhubungan dengan danau.
“Menurut saya, Presiden lebih melihat kapabilitas Menko untuk mengkoordinasikan stakeholder. Karena kan danau itu hubungannya dengan daerah,” ujarnya saat dihubungi oleh JawaPos.com, Senin (9/8).
Selain itu, lanjutnya, Presiden dinilai juga menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Luhut. Sehingga sering kali diminta untuk memimpin yang sifatnya urgensi atau darurat. “Kedua, ya mungkin menurut saya Presiden nggak ada pilihan lain,” ucapnya.
Namun, kata dia, hal tersebut terkesan menjadi negatif di mata masyarakat karena dianggap kurang sehat dalam mengatur manajemen negara dalam hal ini ditubuh kabinet menteri. “Jadi seolah-olah Presiden kurang mendengarkan masyarakat dan menterinya yang lain,” ungkapnya.
Menurutnya, banyaknya tugas yang diemban oleh Luhut menjadi tidak optimal dalam kinerjanya. “Menurut saya fokus di satu bidang saja lebih ke prestasi. Kalau semua di pegang nanti nggak jadi bias, bias dalam segi kinerja maupun performa,” imbuhnya.
Bahkan, lanjutnya, hal seperti ini akan memperlemah posisi Presiden sendiri terkait kapabilitasnya dalam mengatur manajemen pemerintahan. Dalam hal ini terkesan ketidakmampuan membangun kabinet dalam menangani pandemi.
Trubus mengatakan, kepercayaan yang diperoleh Luhut harus dibuktikan hasilnya melalui kinerja. Sehingga, nantinya Indonesia akan memiliki role model pemimpin yang luar biasa karena mampu menyelesaikan banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. “Nanti ada hasil evaluasi masyarajat yang menilai. Evaluasi ya banyak yang nggak efektif karena kinerja yang belum optimal. Agak banyak kurangnya ya karena banyak tugasnya,” tuturnya.
Dalam penunjukan sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Trubus menambahkan, yang harus berperan besar dalam hal ini adalah Kemenerian PUPR karena terkait dengan infrastruktur, Kementerian Dalam Negeri karena menyangkut dengan pengelolaan daerah, Kementerian Agraria karena menyangkut dengan tata ruang, atau KLHK karena menyangkut dengan lingkungan. “Nggak ada sama sekali dengan pak Luhut. Karena itu diluar pokok. Tapi kepercayaan tersebut harus dibuktikan dengan hasil kualitas yang baik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, tugas Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan sebelum menjadi ketua tim Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, juga menjabat sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali.
Luhut Pandjaitan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Bahkan, dirinya juga menjadi sosok untuk mengatasi hal yang sifatnya urgensi seperti pernah menggantikan Menteri Budi Karya Sumadi ketika sakit Covid-19. Banyaknya jabatan dan tugas yang diemban Luhut Pandjaitan membuatnya mendapat julukan menteri segala urusan hingga mendapat tagline 4 L (Luhut Lagi Luhut Lagi). (jpc)
