TOBA, SUMUTPOS.CO – Danau Toba merupakan proyek wisata prioritas Presiden Joko Widodo yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Karenanya, harus dilakukan penataan agar banyak wisatawan yang mau berkunjung ke sana, termasuk para pedagang kaki lima (PKL). Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah saat menerima aspirasi beberapa PKL yang berjualan di depan Mess Pora-pora, Parapat, Rabu (29/9).
Saat itu, Musa Rajekshah sedang meninjau renovasi mess milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Jalan Ihan Pora-pora, Parapat, Kabupaten Simalungun itu. Tiba-tiba, beberapa PKL mendatanginya. Mereka mengadukan tentang relokasi kios mereka yang dilakukan Pemkab Simalungun.
Rusli Boru Sinaga dan Goreti Boru Situmorang mewakili rekan-rekannya mengeluhkan tentang lokasi relokasi kios mereka ke kawasan Pusat Informasi Geopark Nasional Kaldera Toba di Open Stage Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Simalungun. Menurut mereka, lokasi tersebut tidak ramai dikunjungi wisatawan, sehingga mereka khawatir penghasilan mereka akan menurun.
Karenanya, mereka meminta agar Wagubsu tetap memperbolehkan mereka berjualan seperti biasa di lapak dagangan mereka. Namun jika harus direlokasi, mereka minta direlokasi ke kawasan yang lebih ramai dikunjungi wisatawan.
“Tapi bagaimanalah Pak, (lokasi relokasi) itu nggak dikunjungi pengunjung. Karena ada di bawah, susah turunnya. Satu lagi kalau pun bangunan kios kami dibongkar, entah bisa bikin tenda cafe kami, sebelum dibikin relokasi yang bagus, bisa Pak?,” kata Rusli.
Menanggapi keluhan itu, Wagubsu menyampaikan, persoalan relokasi pedagang yang ada di Parapat ini, merupakan ranahnya Pemerintah Kabupaten Simalungun bukannya Pemerintah Provinsi Sumut. Sebab secara administrasi kenegaraan, yang memiliki lahan adalah kabupaten. “Tapi nanti saya bisa kasih saran ke Pak Bupati, lewat Pak Camat juga disampaikan. Karena ini ranahnya kabupaten bukan provinsi Bu,” ucap Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Kepada pedagang, Ijeck mengaku memang sudah pernah menyampaikan ke Bupati Simalungun terkait relokasi ini agar tetap memperhatikan nasib pedagang. Selain itu, sambung dia, Danau Toba merupakan proyek wisata prioritas Presiden RI yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Kita kan mau biar bagus supaya ekonomi masyarakat pun bisa meningkat, karena akan semakin banyak orang berkunjung ke Danau Toba. Tapi musti ditata bagus Bu,” ujarnya secara ramah.
Akan tetapi, Ijeck mengakui tentu konsekuensi dari perbaikan ini mesti ada yang dipindahkan. Yang pasti, jelas dia, dalam persoalan ini, pemerintah pasti tetap memikirkan nasib para pedagang. “Tapi musti ada pengertian dan pengertian dari kita juga. Kalau bisa pindah sama-sama,” sebutnya.
Sebab, menurut Ijeck, bila semua pedagang dapat pindah ke lokasi relokasi yang telah ditentukan, maka secara otomatis wisatawan akan datang ke tempat tersebut. Namun, kalau masih ada pedagang yang tetap berjualan di lapak lamanya, lokasi relokasi pasti tetap akan sepi.
“Kalau sudah pindah semua (relokasi), pengunjung pasti akan mencari ke mana tempat harus didatanginya. Apalagi di sana sudah ada orang jualan cafe kan sudah bagus. Jadi mesti kompak pindah semua, nanti kalau sudah dapat tempat permanen baru pindah lagi,” sarannya.
Ijeck menambahkan, bahwasanya Provinsi Sumut memang harus bersyukur karena Presiden RI mau menganggarkan dana besar untuk Danau Toba. Sebab, tidak semua daerah mendapatkan kesempatan ini.
“Tapi nanti akan saya coba diskusikan dan cari jalan keluarnya dengan Pak Bupati bagaimana yang terbaiknya. Ibu-ibu tetaplah berdoa, mudah-mudahan Parapat ini bisa maju dan banyak orang yang datang, kan masyarakat bisa terbantu semua,” pungkasnya. (prn)
