MEDAN, SUMUTPOS.CO- PDI Perjuangan berharap, pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang berjalan baik, adil, jujur, bebas, dan rahasia. Sehingga kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin baik.
Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kepala Daerah Serentak yang diselenggarakan Bawaslu dan DPR RI Komisi II di Hotel Grand Antares Medan, Selasa (26/10/2021). Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang dan Bawaslu RI Fritz Edward Siregar sebagai narasumber, Komisioner Bawaslu Sumut dan Medan serta beberapa pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut.
Sebagai salah satu calon Pemilukada 2020, Rapidin menyebutkan, dirinya merasakan tidak terciptanya suasana keadilan dari penyelenggara dan pengawas. “Semua orang tahu bahkan penyelenggara dan pengawas pemilu mengetahui maraknya praktik politik uang, tetapi tidak ada tindakan di lapangan oleh penyelenggara. Akhirnya saya harus menuntut sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapat keadilan dan jika praktik seperti ini di biarkan, maka kita khawatir menjadi preseden buruk bagi pembangunan Demokrasi di Sumut,” ungkap Rapidin.
Kita mengetahui bersama, Lanjut Rapidin, banyak sekali OTT kepala daerah karena kasus korupsi dan secara kasat mata bahwa banyak di antara mereka yang dalam memenangkan Pilkada melakukan politik uang. “Saya berharap ke depannya penyelenggara Pemilu terutama Bawaslu mampu bertindak adil dan melakukan proses pencegahan agar tidak terjadi money politic, karena saya melihat Bawaslu belum melakukan trobosan yang signifikan untuk menghilangkan praktek politik uang yang terstruktur dan sistematis, padahal peristiwa itu benar-benar terjadi namun tak terlihat, ibaratnya seperti pohon kelapa bergoyang dihembus angin tetapi anginnya tidak terlihat,” papar Rapidin.
Di akhir sambutannya, Rapidin memberikan masukan agar memasukan dan mendudukkan orang-orang yang memiliki dedikasi yang tinggi serta kejujuran agar bias mengawal proses demokrasi ini ke depan,
“Cari orang-orang di bawaslu yang memiliki sifat jujur, adil dan profesional dalam menjalankan tugasnya untuk menghasilkan pemilu yang lebih baik ke depannya, dan yang lebih penting Bawaslu harus mampu bertindak sebagai wasit bukan Pemain dalam Pemilu ke depan,” pungkas Rapidin.
Sementara Junimart Girsang menyatakan, kunci berkualitasnya Pemilu dan Pilkada terletak pada kinerja Bawaslu. “Pemilu dan Pemilukada bisa berlangsung secara baik, jujur, adil dan berkualitas ditentukan oleh sikap Bawaslu yang tegas dan berani mengambil tindakan hukum sesuai dengan UU termasuk saat KPU melakukan pelanggaran terhadap berbagai konflik atau pelaksanaan Pemilu itu sendiri,” pungkas Junimart. (adz)
