MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta), mengecam keras demonstrasi yang dilakukan sejumlah massa di halaman Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (2/8/2022) lalu. Dalam aksi itu, massa yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Penyelamat Partai Demokrat (GPPD) Paluta itu, meminta agar Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron dicopot dari jabatannya karena dinilai sebagai perusak Partai Demokrat.
Aksi massa GPPD itu diduga terkait putusan DPP Partai Demokrat yang menetapkan 5 ketua DPC di Sumut termasuk Ketua DPC Demokrat Paluta periode 2022-2027. “Atas nama pengurus, BPOKK, dan kader Partai Demokrat Kabupaten Paluta, kami meminta DPP Partai Demokrat segera mengusut dalang serta menindak tegas kader Partai Demokrat yang melakukan aksi tersebut. Jika ternyata ada yang terlibat memobilisasi massa itu harus ditindak. Sebab aksi massa yang memalukan itu sudah sangat merusak citra Partai Demokrat, terlebih saat ini telah memasuki tahapan Pemilu,” kata Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPC Partai Demokrat Paluta, Ardiansyah Harahap SPd dalam siaran persnya yang diterima Sumut Pos, Sabtu (6/8/2022) sore
Ardiansyah juga menyampaikan, keputusan DPP Partai Demokrat adalah keputusan terbaik yang harus dihormati setiap Kader. Menurutnya, Ketua BPOKK DPP Herman Khaeron telah menjalankan amanah dengan baik sesuai AD/ART Partai Demokrat. “Jika ternyata ada kader yang terlibat menunggangi aksi massa itu, hal itu termasuk bentuk sikap pembangkangan terhadap perintah pimpinan. Hal ini juga tidak boleh dibiarkan dan harus ada tindakan tegas dari pimpinan partai agar di kemudian hari tidak terjadi lagi aksi yang sama dan menjadi sebuah tradisi berkelanjutan,” sebut Ardiansyah.
Sementara Ketua Badan Komunikasi dan Strategis (Bakomstra) DPC Partai Demokrat Paluta, Baginda Harahap mengatakan, menurut informasi dan penulusuran pihaknya, massa yang menggelar aksi demo di Kantor DPP Partai Demokrat pada Selasa (2/8/2022) lalu, bukan kader DPC Partai Demokrat Paluta dan bukan warga Kabupaten Paluta atau berdomisili di Paluta.
“Dari penulusuran dan informasi yang diterima Bakomstra DPC Partai Demokrat Paluta, massa itu bukan Kader kita dari DPC Partai Demokrat Paluta dan diduga massa itu bukan warga yang berdomisili di Paluta. Kuat dugaan itu massa liar dan bukan kader Partai Demokrat. Namun kita belum tahu siapa di belakangnya atau yang memobilisasinya. Sebab, gerakan massa itu tampak cukup terorganisir,” katanya.
Ginda juga berharap, DPP Partai Demokrat, agar segera melakukan tindakan tegas terhadap aktor intelektualnya, karena hal ini sudah merusak citra Partai Demokrat. Sebab telah menjadi perbincangan hangat ditengah publik. “Kami berharap DPP Partai Demokrat segera mengambil tindakan, agar dikemudian hari tidak ada lagi pembangkangan. Kami tegak lurus kepada DPP Partai Demokrat”, tutupnya. (adz)
