JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kemarin (16/1) merupakan Sidang Kabinet Paripurna APBN pertama di tahun ini. Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar APBN tahun ini fokus untuk penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Jokowi mengatakan pada 2022 banyak terjadi capaian positif. Padahal ada tekanan eksternal yang memberikan ancaman resiko terhadap semua negara. “Kita bisa lalui dengan baik dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2022 sebesar 5,72 persen,” katanya.
Sementara inflasi berada di angka 5,5 persen. “Ini juga sebuah capaian yang sangat baik dan saya minta untuk juga terus dilanjutkan,” imbuhnya.
Kepala Negara menyebut pendapatan negara tumbuh 30,36 persen. Dia berharap pada tahun ini pun tumbuh. Namun, Jokowi juga khawatir karena tekanan dari geopolitik masih terjadi. Tekanan ini menyebabkan ekonomi dunia melemah. “Negara besar seperti Uni Eropa, Tiongkok, Amerika Serikat saya kira diperkirakan akan melemah semua,” katanya. Belum lagi adanya proyeksi bank dunia yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 1,7 persen dari sebelumnya 2,9 persen.
Jokowi minta APBN 2023 difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Terutama pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan penurunan stunting. Selain itu juga mendukung agenda menjelang Pemilu. “Kementerian dorong transfer ke daerah termasuk di dalamnya dana desa. Harus disampaikan bahwa dana ini harus memacu ekonomi daerah,” katanya. APBD juga harus sinkron dengan APBN. Yang artinya sinkron dengan prioritas nasional yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekspor, dan investasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, akan menghadapi tantangan perekonomian tahun 2023 dengan optimis namun waspada. Pemerintah optimis perekonomian RI akan mampu bergerak semakin cepat di tahun 2023, sebagaimana mampu menghadapi pandemi dan turbulensi di tahun 2022.
“Optimis karena pencapaian kita luar biasa di 2022. Waspada karena tahun 2023, sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi International Monetary Fund (IMF). Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga momentum pemulihan,” ungkap Menkeu dalam Keterangan Pers Menteri terkait Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (16/01).
Optimisme pemulihan ekonomi didukung dengan arsitektur APBN 2023 yang telah disiapkan sebagai motor penggerak pemulihan. Di antaranya, dengan merancang belanja negara yang diharapkan mampu menjaga Indonesia dari guncangan perekonomian global.
Menkeu mengatakan, belanja ketahanan pangan dirancang Rp 104,2 triliun untuk menjaga pertahanan dan stabilitas pangan. Belanja sektor perlindungan sosial Rp 476 triliun setara dengan yang dibelanjakan untuk tahun 2022 untuk melindungi masyarakat.
Sementara itu untuk menjaga ketahanan energi, pemerintah menganggarkan Rp341 triliun untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dapat ditekan sehingga produksi energi dan ketahanan energi berjalan. Di sisi lain, infrastruktur dirancang Rp392 triliun. Sedangkan belanja untuk kesehatan non-Covid19 direncanakan Rp178 triliun, dan anggaran pendidikan tetap terjaga di Rp612 triliun.
Belanja negara tahun 2023 juga direncanakan untuk membelanjakan pentahapan Pemilu sebesar Rp21,86 triliun. Serta untuk empersiapkan Ibu Kota Negara Nusantara sebesar Rp23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun. “Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global. Baik karena kenaikan harga, inflasi, maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” kata Menkeu.
Jumlah Penduduk Miskin Naik
Terpisah, Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, berdasar Survei Sosial Ekonomi (Susenas), jumlah penduduk miskin di RI pada periode September 2022 naik 200 ribu jiwa menjadi 26,36 juta jiwa, jika dibandingkan dengan periode Maret 2022. (Selengkapnya lihat grafis).
“Jika dilihat dari aspek ketenagakerjaan, sampai saat ini angkatan kerja yang ada belum sepenuhnya terserap akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir,” ujarnya, kemarin (16/1).
Margo menjelaskan, ada beberapa pemicu yang memengaruhi tingkat kemiskinan periode Maret 2022 – September 2022. Di antaranya yakni, penyesuaian harga BBM pada 3 September 2022 untuk jenis pertalite, solar, dan pertamax. Lalu, inflasi pada bulan September 2022 sebesar 1,17 persen secara bulanan dan 5,95 persen secara tahunan. Kemudian secara kuartalan pertumbuhan ekonomi melambat pada kuartal III 2022 yaitu 1,81 persen. Sementara konsumsi rumah tangga pada periode yang sama tumbuh melambat, yakni turun 0,11 poin persen. “Jadi penyesuian harga BBM itu berdampak kepada kenaikan harga-harga yang harus dibayar oleh kelompok penduduk miskin dan ini berpengaruh pada daya beli untuk penduduk miskin,” katanya.
Kemiskinan ekstrem ada di saya. Utuk tenaga kerja itu ada pendidikan vokasi dibawah Kemendikbud Ristek untuk pendidikannya dan untuk pelatihannya ada di Kemenaker. (lyn/dee)
