STABAT, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat menggelar sosialisasi tentang pengawasan pemilu partisipatif terkait pencermatan pemutakhiran data pemilih di Hotel Grand Stabat, Jum’at (19/5/2023). Sosialisasi terkait potensi kerawanan data pemilih dibuka Komisioner Bawaslu Langkat, Rika Sari.
Rika mengajak peran serta seluruh masyarakat saat menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2024 mendatang. “Untuk menentukan DPT nantinya, ini sangat dibutuhkan peran dari bapak dan ibu semua, terutama yang berkaitan dengan daftar pemilih,” kata Rika.
Dia menitipkan salam dari Ketua Bawaslu Langkat, Husni Laili yang tidak dapat hadir dalam sosialisasi tersebut. Sejatinya, Ketua Bawaslu Langkat yang membuka kegiatan ini.
Namun, Husni Laili berhalangan hadir karena ada tugas kedinasan. Sosialisasi ini diikuti oleh sejumlah perangkat kecamatan dan desa.
Mereka diundang karena dinilai perlu untuk melakukan pengawasan bersama terkait daftar pemilih yang berpotensi rawan terjadi kegandaan data. “Begitu juga dengan pihak rutan, dinas sosial dan disdukcatpil. Kami undang di sini dan kami perlu ngawasi ini bersama,” katanya.
Dia juga mengajak kepada insan jurnalis untuk mengawasi pemutakhiran data pemilih ini. Bahkan, Rika menyerukan agar para insan jurnalis untuk tidak ragu memberitakan jika mendapati data pemilih yang rancu dan ganda.
“Kami berharap kepada media massa untuk dapat ikut serta bersama kami dalam memberitakan hal-hal positif pencegahan dan pengawasan. Media sebagai perpanjang tangan kami. Semoga harapan kedepan, dapat mengayo-ayokan masyarakat untuk dapat serta melaporkan jika ada temuan. Semoga pemilih kita dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita,” katanya.
Komisioner KPU Langkat, Agus Arifin hadir dalam sosialiasi ini. Bahkan, dia juga menjadi narasumber.
Agus menjelaskan hal yang harus diperhatikan dalam menyusun data pemilih. Paling penting jangan memisahkan masyarakat yang dalam 1 kartu keluarga dengan tempat pemungutan suara berbeda atau di luar desa.
“Pemilih disusun berdasarkan desa atau kelurahan yang sama. Yang perlu diperhatikan lagi, tidak boleh memisahkan 1 KK di YPS yang berbeda, harus yang sama,” katanya.
“Juga yang perlu diperhatikan jarak rumah pemilih dan waktu tempuhnya menuju TPS. Kapur sedang berusaha membuat pemilih merasa nyaman dan dekat, agar meningkatkan partisipasi pemilih,” sambungnya.
KPU juga berencana akan membuat TPS khusus di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan yang ada di Langkat. “Ada 1530 jumlah pemilih di TPS Lapas Narkotika dan Lapas Pemuda
Di tempat ini ada 6 TPS, 4 TPS di Lapas Narkotika dan 2 TPS di Lapas Pemuda. Sementara di Pangkalanbrandan ada 1 TPS, 105 orang jumlah pemilhnya,” urainya.
Sementara, Komisioner Bawaslu Langkat, Riono Hardiman menyatakan, pemutakhiran data pemilih ini tahapan yang cukup rumit. Karenanya, dibutuhkan partisipasi masyarakat.
“Salah satu persoalan memang data pemilih. Dalam sejarah pemilu 2019, ada data ganda sebanyak 5 juta di Indonesia. Saya mengimbau jika menemukan data orang yang meninggal dunia, beritakan. Akan kami tangkap info itu, kalau ada datanya kita langsung serahkan ke teman-teman KPU. Persoalan data pemilih cukup rumit,” pungkasnya. (ted/azw)
