MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memberikan kritik pedas terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terkait dugaan pembiaran tanggul jebol di Labuhanbatu Utara (Labura), terkhusus di Desa Sialang Taji pada Tahun 2021 silam. Akibatnya, jalannya menjadi rusak dan hancur lebur.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi C DPRD Sumut Fraksi PDI-P, Dr Poaradda Nababan SpD didampingi anggota Fraksi PDI-P lainnya, yakni Delpin Barus dan Ust Syahrul Siregar kepada Sumut Pos, usai Penyampaian Keputusan DPRD Sumut, tentang Rekomendasi DPRD Sumut terhadap LKPJ Gubsu Akhir Tahun Anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Senin (22/5) petang.
“Ini masukan buat Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, terkait kedatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Labura, terkhusus di Desa Sialang Taji yang jalannya rusak, hancur lebur, akibat tanggul jebol sejak tahun 2021, dan dibiarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Kita tidak tahu, apakah sengaja dibiarkan atau empat OPD tidak melaporkannya ke gubernur atau mungkin sengaja menjebak gubernur. Kenapa saya sampaikan begitu, karena tanggul yang jebol adalah tanggung jawab Pemprovsu,” ujarnya.
Dijelaskannya, terkait pembangunan tanggul yang berperan penting, adalah Kadis PUPR Sumut, Bambang Pardede. Namun, saat ini sudah diistirahatkan (dicopot jabatannya, red) gubernur. “Kita tidak tahu sedang diistirahatkan atau mendekati masa pensiun,” imbuhnya.
Kemudian, tambah Poaradda, yang bertanggung jawab selanjutnya, adalah Kepala BPKAD Sumut, Ismail Sinaga, yang berperan mengelola uang dan aset di Pemprovsu. “Nah, ini tidak pernah disetujui anggaran Rp6,8 miliar tersebut. Padahal, sebenarnya BPBD Sumut sudah lama menyetujui agar dikerjakan dengan tuntas. Siapapun yang mengerjakan BPBD Sumut tidak pernah mempersoalkannya,” katanya.
Lalu, sambungnya, Inspektorat Pemprovsu. “Saya turut menyorotinya, karena Inspektorat ini juga harus bertanggung jawab melihat kinerja dari para OPD tersebut agar memberikan laporan kepada Gubsu,” bebernya.
Menurut Poaradda, kedatangan Presiden RI, Jokowi bukanlah suatu kebanggaan. Hal itu merupakan pukulan berat, karena kehadiran presiden untuk meninjau jalan yang rusak berat. “Intinya saya tegaskan jangan bangga kedatangan Presiden ke daerah kita, sebenarnya itu aib, karena kedatangannya untuk meninjau. Dan terkait masalah tanggul jebol, saya menduga empat OPD ini tidak menyampaikan informasi yang benar ke Gubsu,” tegasnya.
Disinggung anggaran yang dikucurkan dalam pembangunan jalan di Labura, Poaradda menyebutkan, awalnya Pemprovsu menganggarkan dana sebesar Rp1,15 miliar, padahal permintaan dari hasil analisisnya minimal Rp6,8 miliar. Kemudian, direalisasikan pada tahun 2022 sebesar Rp3,2 miliar. Tetapi tetap masih kurang. Makanya tidak sanggup UPT melaksanakannya. Sudah diusulkan Rp6,8 miliar, karena dana tanggul jebol membutuhkan dana sebesar itu. Sementara APBD Sumut sebesar Rp14 triliun. “Jadi inikan merupakan ketololan sebenarnya, jika disebut-sebut dana yang ada hanya Rp3,3 miliar,” tegasnya lagi.
Dia menilai, jika saja saat itu Gubsu tegas membangun tanggul secepatnya, pastinya jalan tersebut sudah selesai, tidak sampai terendam jalannya, yang mengakibatkan membutuhkan dana yang lebih besar lagi.
“Memang kucuran dana dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan jalan disitu cukup besar, setahu saya sekira ratusan miliar rupiah dan ini sudah dianggarkan. Apakah juga untuk tanggul kita belum tahu. Namun pengerjaannya pada Juni 2023 ini,” tandasnya.
Adapun, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut itu masih terus berlangsung hingga malam hari. Rapat sempat diskorsing saat memasuki waktu Salat Maghrib. Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi belum memberikan tanggapan apapun, terkait penyampaian masukan dari setiap fraksi DPRD Sumut. Sejak dimulainya Rapat Paripurna pada Pukul 15.30 WIB, Edy hanya mendengarkan masukan-masukan dari setiap fraksi. (dwi/han)
