DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan Kepala Keluarga (KK) di Desa Lae Luhung, Kecamatan Siempatnempu Hilir, Kabupaten Dairi, sangat mendambakan perbaikan jalan yang mengalami longsor di Dusun Lae Bahbah.
Informasi dari warga sekitar, kerusakan jalan penghubung antardesa itu sudah ada 4 tahun lalu sejak terjadinya longsor. Namun, hingga saat ini tidak ada upaya serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi untuk melakukan perbaikan.
“Longsor terjadi 4 tahun lalu lebih, merusak serta memutus jalan antardesa. Pemerintah tak kunjung melakukan perbaikan,” kata pengumpul hasil bumi (toke), Janti Siagian (42) penduduk Desa Siboras Kecamatan Silima Punggapungga kepada wartawan belum lama ini. Janti menjelaskan, Dusun Lae Basbas merupakan penghubung Desa Pardomuan-Lae Luhung hingga ke Desa Sinarpagi. “Ragam komoditas dikelola warga di sana, di antaranya durian, kopi, jengkol, jagung, cabai, pinang, pisang, dan kakao,” jelasnya.
Janti menyebut, perjalanannya ke sana adalah untuk mencari/mengumpulkan hasil bumi guna dijual.
Dia terkejut melihat fasilitas umum sebegitu parah terjadi di sana. Dia pun mencari info dari warga sekitar mengapa kondisi jalan itu bisa terjadi. “Saya kecewa ke Bupati Dairi, masa sudah begitu parah tetapi tak kunjung diperbaiki,” keluh Janti.
Cerita warga, kata Janti, awalnya ukuran bencana itu masih kecil. Lama-lama melebar. Saat ini, sulit dilewati kendaraan. Bahkan, titik longsor tak jauh dari rumah warga.
Seorang kepala desa di Kecamatan Siempatnempu Hilir mengatakan, sepengetahuannya longsor sudah 4 tahun lebih. Pejabat telah turun tetapi tindak lanjutnya nihil.
Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Rekonstruksi dan Rehabilitasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dairi, Provet Sitanggang mengatakan, bahwa infrastruktur dimaksus sudah ditangani. Hanya saja, kata Provet, penanganan tidak bisa maksimal lantaran ada pemilik lahan tidak bersedia menyerahkan tanahnya untuk digunakan sebagaian untuk dikeruk.
Provet menyebut, untuk penanganan yang lebih baik, badan jalan harus diturunkan untuk mengurangi longsoran. “Ketika itu kita minta sama pemilik lahan, warga itu tidak bersedia menghibahkan tanahnya,” bebernya. (rud/azw)
