MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bantuan sosial (bansos) bukan hanya dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain sebagainya. Akan tetapi, penyediaan layanan kesehatan secara gratis juga merupakan bagian dari bantuan sosial.
Hal itu terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar Anggota DPRD Kota Medan Fraksi Partai NasDem, T. Edriansyah Rendy SH M.Kn di Jalan Marelan V/Pasar 2 Barat Gg. Mawar 14 Lingkungan 16, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (25/8/2024) sore.
“Penyediaan layanan kesehatan gratis juga merupakan bagian dari bantuan sosial. Jadi, bantuan sosial itu tidak melulu soal PKH dan lain-lain. Berobat secara gratis juga bagian dari bantuan sosial yang disiapkan pemerintah untuk warganya,” ucap Koordinator PKH Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede saat menjadi narasumber pada kegiatan itu.
Dikatakan Dedy Irwanto, saat ini Pemko Medan sedang berfokus pada perbaikan pendataan. Sebab bila masih menggunakan data yang lama, maka akan banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Dengan kata lain, ada banyak warga yang sudah mampu namun masih mendapatkan bantuan.
“Alhamdulillah, Pemko Medan sudah menyiapkan program UHC atau berobat gratis dengan menggunakan KTP. Untuk UHC ini, siapapun warga Medan bisa langsung berobat ke puskesmas dan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Medan, T. Edriansyah Rendy juga membenarkan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan gratis juga merupakan bagian dari bantuan sosial.
“Bahkan bisa disebutkan bahwa pelayan kesehatan gratis ini adalah bantuan yang paling dasar yang harus didapatkan masyarakat,” kata politisi muda Partai NasDem yang akrab disapa Rendy tersebut.
Oleh sebab itu, Rendy mengajak masyarakat Kota Medan untuk bersyukur atas adanya program UHC yang disiapkan Pemko Medan.
“Dengan bantuan sosial berupa pogram UHC ini, tidak ada lagi masyarakatyang tidak bisa berobat karena ketiadaan biaya. Sebagai warga Kota Medan, kita patut bersyukur atas adanya program UHC ini,” terangnya.
Pun begitu, Rendy tetap mengingatkan Dinas Kesehatan Kota Medan agar dapat terus menyosialisasikan program UHC tersebut. Pasalnya hingga saat ini, masih ada saja warga Kota Medan yang tidak mengetahui akan adanya program tersebut.
“Dan kepada pihak rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kota Medan, jangan ada yang menolak pasien yang berobat dengan program UHC. Kepada warga yang mendapatkan penolakan, silakan segera melapor ke petugas BPJS Kesehatan yang ada di masing-masing rumah sakit,” pungkasnya.
Turut hadir pada kesempatan itu, Kasi Trantib Kecamatan Medan Marelan Bobby Iswadi Hutasoit, perwakilan Kelurahan Rengas Pulau Rodiah, Koordinator PKH Kota Medan Dedy Irwanto Pardede, perwakilan Dinas Kesehatan Kota Medan Rini Resky Nanda Daulay, serta perwakilan BPJS Kesehatan Karina Purnomo.
(map/han)
