MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pendeta Penrad Siagian, berkunjung ke Markas Kodam I/BB, Rabu (30/10/2024). Kehadirannya disambut Kepala Staf Kodam I Bukit Barisan (Kasdam I/BB), Brigjen TNI Refrizal mewakili Pangdam I/BB, Mayjen TNI Mochammad Hasan, yang saat itu sedang melaksanakan tugas ke Pulau Telo, Nias.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu terkait keamanan, Pilkada, kriminalitas, hingga perumahan prajurit dibahas dengan mendalam. “Ini adalah kunjungan pertama saya setelah dilantik menjadi anggota DPD RI. Bagi saya, berkunjung ke Kodam ini seperti pulang ke rumah sendiri,” kata Penrad Siagian.
Senator asal Provinsi Sumatera Utara ini pun menyampaikan harapannya agar institusi TNI tetap menjaga netralitas pada Pilkada mendatang.
Penrad turut mengungkapkan keprihatinannya terkait maraknya kejahatan dan kriminalitas di Sumatra Utara yang dianggap sebagai bentuk kekalahan negara. Menurutnya, negara memiliki kewenangan penuh untuk memaksa dan menjaga ketertiban umum, termasuk menjamin keamanan warganya.
“Kita semua punya hak untuk menuntut keamanan dan kenyamanan sebagai jaminan negara, dan jika tidak dipenuhi, rakyat berhak meminta pertanggungjawaban,” tegas Penrad.
Penrad juga menggarisbawahi berbagai konflik agraria di beberapa daerah Sumut, seperti di Gurilla, Simpang Gambus, dan Mandoge, yang hingga kini masih menyisakan banyak korban di pihak masyarakat. “Rakyat tidak memiliki cukup uang, jaringan, atau pengetahuan untuk menjaga tanah mereka. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi lewat kebijakan yang berpihak pada mereka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti, penanganan konflik ini perlu dimulai dengan mendorong revisi kebijakan agraria melalui parlemen. Penrad melanjutkan dan meminta agar pihak TNI dapat mengingatkan anggotanya dapat bekerja profesional sesuai tupoksinya.
“Karena beberapa kali saya mendapati oknum TNI dimanfaatkan oleh korporasi atau pihak lain sampai akhirnya melakukan tindakan kekerasan dan ketidakadilan terhadap masyarakat. TNI lahir dari rakyat dan harus dijaga agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Penrad juga menyinggung soal ketimpangan antara jumlah prajurit TNI dan ketersediaan hunian yang layak di Sumatra Utara.
Menyikapi netralitas dalam Pilkada, Brigjen Refrizal memastikan, pihaknya mengambil sikap netral pada kontestasi lima tahunan tersebut. “TNI bersikap netral, tidak memihak, tidak berkampanye, atau memberikan bantuan dalam bentuk apa pun pada Pilkada,” kata Refrizal.
Kebijakan lain mengenai Pilkada serentak yang disampaikan TNI meliputi penyiapan personel sebagai perbantuan keamanan, pemetaan wilayah rawan konflik, perbantuan logistik pemilu, dan optimalisasi peran satuan kewilayahan.
“Panglima telah menginstruksikan operasi keamanan untuk Pilkada dan melakukan gelar operasi di daerah-daerah rawan konflik. Intelijen di Kodam terus memperbarui tingkat kerawanan, dengan Kabupaten Nias Barat tercatat sebagai daerah paling rawan di Sumut,” ungkap Refrizal.
Kodam I/BB juga telah menyusun strategi untuk memperbantukan Polri dalam menjaga keamanan Pilkada, menyiapkan pemetaan wilayah konflik, perbantuan distribusi logistik pemilu, dan optimalisasi satuan kewilayahan
Terkait perumahan prajurit, Brigjen Refrizal menanggapi dengan penjelasan bahwa skema pengadaan lahan untuk perumahan prajurit pernah mendapatkan hibah dari pemerintah daerah, namun dalam proses pembangunannya sering menghadapi kendala.
Dengan anggaran TNI yang terbatas, sebanyak 68% dialokasikan untuk belanja pegawai, sedangkan belanja barang dan modal dianggap belum memungkinkan salah satunya untuk menambah lahan perumahan prajurit.
“Kami pernah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengikutkan skema Proyek Strategis Nasional sehingga kebutuhan ini dapat teratasi,” tambah Brigjen Refrizal. Namun seringkali terkendala karena lahan belum bersertifikat atas nama TNI.
Rencana Mendorong Pemekaran Wilayah
Di penghujung diskusi, Penrad menyatakan bahwa DPD RI akan terus mendorong Presiden untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah.
“Pemekaran daerah adalah langkah yang kami dukung sepenuhnya, dan kami akan mengawal dan mendampingi setiap proses yang diperlukan demi persiapan wilayah baru,” ujarnya dengan penuh optimisme. (adz)
