BATUBARA, SUMUTPOS.CO- Anggota DPRD Batubara Partai Perindo Batubara Alpon Sirait,ST mengelar reses tahap I di Dusun 1 Pardamean, Desa Suka Raja, Kec Air Putih, Batubara, Selasa(25/2/2025)
Reses perdana Alpon Sirait,ST, Anggota DPRD Batubara mendapat antusias dari ratusan masyarakat Kecamatan Air Putih. Sejumlah Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat terlihat disana seperti, Ketua Tim. Alpon , Bungaran Situmorang, St L Harahap, Crown Nainggolan, Tokoh Adat Ardi Pardede, Ketua Kelompok Tani E Harianja, Op Arya Arianja
Antusias masyarakat Desa Suka Raja yang dominan petani sawah, menyampaikan harapan bagi dewan agar delapan aspirasi mereka diperjuangkan untuk kemajuan desa Suka Raja.
Pertama, mulai dari usulan pembangunan tanggul, akses pembangunan jalan menghubungkan 3 desa, bantuan bagi petani sawah, pintu air yang tidak bisa beroperasi karena hilang, pembangunan parit, pembangunan halaman sekolah yang sering tergenang dan lapangan pekerjaan bagi pemuda. Selain itu, warga juga meminta dibantu terkait BPJS Kis yang tidak aktif.
Menanggapi sejumlah aspirasi masyarakat tersebut, Alpon Sirait, ST, yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Batubara menyambut baik usulan dan aspirasi dari masyarakat Dapil 7 Kecamatan Air Putih.
Ia mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Daerah Pemilihan 7 kecamatan Air putih yang telah mendukung dirinya, sehingga berhasil menjadi anggota DPRD Batubara periode 2024-2029.
Mengenai usulan pembangunan ruas jalan penghubung 3 desa, yakni, Desa Suka Raja,-Tanah Rendah dan Desa Aras sepanjang 2 km kita kedepan akan berjuang dan mudah mudahan bisa ditampung dalam APBD Tahun 2025 atau dalam Pokok Pikiran dewan (Pokir).
“Sudah pernah diukur diperkirakan sepanjang ada 2 km. Ini akses yang perlu diperhatikan. Kita tetap berjuang. Caranya, mungkin bisa masuk ke dalam APBD dan Ruas jalan dari 200 meter dari Simpang Tanah Rendah menuju Perbatasan Desa Suka Raja diupayakan dari Pokok Pikiran(Pokir) Dewan,”ungkap Alpon yang juga Anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Batubara.
Nah, terkait irigasi, diakui Alpon, terhadap kewenangan irigasi ada ditiga level yakni, Level PUPR Pusat, Provinsi dan Daerah.
Ia juga menjelaskan pada masyarakat bahwa untuk irigasi sepanjang 10.000 meter keatas merupakan wewenang PUPR Pusat. Sehingga perbaikan untuk irigasi primer, sekunder merupakan wewenang pusat.
“Untuk irigasi di daerah kita termasuklah itu, irigasi perkotaan seperti dari Banjar Toba sampai Tanjung Kubah-Sungai Besar. Perbaikannya itu, tanggung jawab PUPR Pusat,”sebutnya.
Lalu, untuk kewenangan Provinsi, dari 1000-3000 meter, bagi daerah kita termasuklah itu seperti Irigasi Cinta Maju-Sungai Sidalu dalu Dalu-Irigasi Desa Kampung Kelapa.
Sementara untuk Irigasi desa Suka Raja yang lebih kurang mengairi 800 hektar, menurut Alpon, merupakan kewenangan Kabupaten. Bisa dilakukan inisiatif dengan swadaya.perbaikan dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Batubara. Seperti normalisasi irigasi, dan perbaikan pintu, air,”ungkapnya.
Sementara terkait BPJS KIS- nya tidak aktif. Menurut Alpon, terkait BPJS KIS itu merupakan program prioritas Pak Bupati -Wakil Batubara Baharuddin-Syafrizal.
Ia berkeyakinan dengan Program BPJS Gratis, Universal Health Corpore (UHC) , yang dikumandangkan Bupati-Wakil Batubara disaat Kampanye bisa terealisasi.
“Ya. Itu program prioritas Pak Bupati -Wakil Bupati Baharuddin-Syafrizal. Dengan Gunakan KTP bisa dilayani berobat di Rumah Sakit,”sebut Alpon.
Selain itu, walaupun masih dalam proses bagi para Sintua, pengali kubur, Guru sekolah Minggu, pedagang asongan, petani, seperti disampaikan dalam kampanye beliau bisa ditampung dalam BPJS Ketenaga Kerjaaan Tenaga Rentan,”tambah Politisi Perindo yang merupakan Partai Koalisi Pemenangan Bupati-Wakil Bupati Baharuddin-Syafrizal
Sementara terhadap keluhan masyarakat agar pemuda Air Putih dibantu difasilitas bekerja di perusahaan. Menurut Alpon, harapan kita bersama agar putra putri Batubara khususnya dari Air Putih tidak menganggur dan bisa bekerja ditempat diperusahaan yang ada.
“Tentunya, harapan kedepan dengan terjalinnya hubungan kerjasama antara Pemkab Batubara dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkai dan Kawasan Industri Kuala Tanjung , perusahaan perusahaan disana bisa menyerap tenaga kerja putra putri asal Batubara,”terangnya.
Alpon juga mengucapkan terimakasih atas aspirasi dan usulan masyarakat. Ini menjadi catatan bagi kami untuk diperjuangkan dan dikawal dalam Pembahasan di Pemerintah.
“Proritas yang disampaikan masyarakat merupakan pedoman dan tanggung jawabnya saat menjadi dewan”,pungkas Alpon Sirait yang juga Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Batubara. (Mag-3/han)
