MEDAN, SUMUTPOS.CO- Bencana banjir yang terus melanda Kota Medan dan sekitarnya setiap musim hujan, terus menjadi perhatian semua pihak. Namun herannya, kondisi ini tak kunjung mendapatkan perhatian dan solusi yang serius dari seluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah.
Untuk itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Medan segera melakukan mitigasi total untuk mengasi banjir tahunan dengan berkoordinasi ke pemerintah pusat. “Lakukanlah koordinasi lintas kabupaten kota untuk pemetaan titik rawan yang dibarengi peta kerentanan atas kejadian banjir yang melibatkan semua pihak, pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta elemen masyarakat yang berkepentingan,” ujar Mangapul Purba melalui siaran persnya, Kamis (16/10/2025).
Menurut Mangapul, selain pemetaan juga dilakukan pendataan korban dan Inventarisasi efek kerugian materi. “Pendataan korban dan efeknya juga penting untuk melakukan tindakan awal sari akibat banjir sesuai kebutuhan lapangan,” lanjut anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Pematangsiantar dan Simalungun ini.
Terkait anggaran, menurut Mangapul, bisa dialokasikan di APBD 2026 diperioritaskan penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan dari hasil investigasi lapangan.
Terakhir Mangapul menegaskan, untuk melakukan itu semua, koordinasi antar pemerintah menjadi kewajiban baik pusat maupun daerah. “Untuk kepentingan rakyat dan bencana banjir tidak terjadi lagi di setiap tahunnya, rakyat harus diselamatkan dan dijamin tidak lagi mengalami kebanjiran berulang seperti ini,” pungkasnya. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Bencana banjir yang terus melanda Kota Medan dan sekitarnya setiap musim hujan, terus menjadi perhatian semua pihak. Namun herannya, kondisi ini tak kunjung mendapatkan perhatian dan solusi yang serius dari seluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah.
Untuk itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Mangapul Purba meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Medan segera melakukan mitigasi total untuk mengasi banjir tahunan dengan berkoordinasi ke pemerintah pusat. “Lakukanlah koordinasi lintas kabupaten kota untuk pemetaan titik rawan yang dibarengi peta kerentanan atas kejadian banjir yang melibatkan semua pihak, pemerintah pusat, provinsi dan daerah serta elemen masyarakat yang berkepentingan,” ujar Mangapul Purba melalui siaran persnya, Kamis (16/10/2025).
Menurut Mangapul, selain pemetaan juga dilakukan pendataan korban dan Inventarisasi efek kerugian materi. “Pendataan korban dan efeknya juga penting untuk melakukan tindakan awal sari akibat banjir sesuai kebutuhan lapangan,” lanjut anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Pematangsiantar dan Simalungun ini.
Terkait anggaran, menurut Mangapul, bisa dialokasikan di APBD 2026 diperioritaskan penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan dari hasil investigasi lapangan.
Terakhir Mangapul menegaskan, untuk melakukan itu semua, koordinasi antar pemerintah menjadi kewajiban baik pusat maupun daerah. “Untuk kepentingan rakyat dan bencana banjir tidak terjadi lagi di setiap tahunnya, rakyat harus diselamatkan dan dijamin tidak lagi mengalami kebanjiran berulang seperti ini,” pungkasnya. (adz)
