Penyaluran dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) di Medan, tidak dipungkiri masih bermasalah. Sejauh ini, secara keseluruhan sekolah swasta belum menerima alokasin dana tersebut. Seperti apa tanggapan anggota dewan terkait hal ini? Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Ari Sisworo dengan anggota Komisi B DPRD Medan Salman Al Farisi, Minggu (3/4).
Menurut Anda, apakah dana BOS tahun ini sudah tersalur secara baik ke sekolah-sekolah yang berhak menerimanya?
Dari informasi yang saya peroleh, untuk sekolah-sekolah negeri telah tersalurkan. Namun, sangat disesalkan, ada aduan dari sekolah-sekolah swasta, mereka belum menerima dana BOS tersebut. Bukan hanya satu, tapi informasi yang berkembang semua sekolah swasta belum menerima dana BOS itu.
Apakah ini menunjukkan kinerja Dinas Pendidikan tidak maksimal?
Arahnya memang ke sana. Karena, sangat disayangkan jika hal ini terjadi. Karena dari semua sisi, urgensi sekolah swasta dengan negeri tidak ada bedanya, hanya status swasta dan negerinya saja. Artinya, persoalan ini memang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Meskipun memang, dalam penyaluran dana BOS ke sekolah swasta mesti ada Memorandum Of Undrestanding (MoU) antara pihak sekolah dengan Pemko Medan, dalam hal ini Pemko Medan langsung melalui Wali Kota Medan Rahudman Harahap.
Dari kejadian ini, poin penting apa yang bisa diambil?
Harusnya ada kejelasan dari Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mengkomunikasikan dengan pihak sekolah swasta. Apalagi yang menjadi pertanyaan, Medan menjadi kota pertama yang mendapat penyaluran dana BOS. Seharusnya, yang pertama bisa lebih dahulu selesai. Dan lagi, Medan juga harus jadi percontohan bagi daerah lainnya. Dengan kondisi ini, itu sama artinya Medan tidak menunjukkan kinerja yang baik.
Apa yang perlu dilakukan?
Dalam posisi ini guna mendorong percepatan penyaluran atau pendistribusian dana BOS, sebaiknya Wali Kota Medan Rahudman Harahap turun tangan langsung, guna melakukan monitoring ke sekolah-sekolah. Dengan monitoring itu, Wali Kota bisa mengambil kesimpulan, dimana yang perlu dibenahi. Dari hasil itu juga, mungkin akan memberi jawaban apakah keterlambatan penyaluran dana BOS tersebut karena perbuatan oknum atau bagaimana. Dan perlu digarisbawahi adalah persoalan dana BOS ini sangat sensitif. Karena perlu sebuah pengawasan ekstra.(*)
