Cuaca panas ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa pekan terakhir mulai memicu kekhawatiran berbagai pihak. Kondisi suhu tinggi yang disertai minimnya curah hujan dinilai berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar.
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Muniruddin Ritonga, menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh menunggu hingga kebakaran benar-benar terjadi untuk bertindak. Ia meminta langkah mitigasi segera diperkuat sebagai bentuk antisipasi dini.
Menurutnya, karakteristik cuaca yang kering membuat vegetasi mudah terbakar, sehingga potensi munculnya titik api semakin tinggi. Jika tidak diwaspadai sejak awal, kondisi ini bisa berkembang menjadi kebakaran besar yang sulit dikendalikan.
“Langkah pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita bergerak setelah kebakaran meluas,” ujarnya saat memberikan keterangan, Minggu (29/3/2026).
Muniruddin menilai, pendekatan preventif jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan upaya pemadaman saat api sudah menyebar luas. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari aparat keamanan hingga masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Ia juga menguraikan sejumlah langkah konkret yang dapat segera dilakukan untuk menekan potensi karhutla. Salah satunya adalah pelaksanaan patroli terpadu secara rutin di wilayah rawan, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, serta masyarakat setempat.
Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem deteksi dini dinilai sangat penting. Penggunaan data hotspot berbasis satelit dan aplikasi pemantauan dapat membantu mengidentifikasi potensi kebakaran sejak tahap awal, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Upaya fisik di lapangan juga tak kalah penting. Muniruddin menyarankan pembuatan sekat bakar atau jalur pembatas di area rawan guna mencegah api merambat ke wilayah yang lebih luas. Untuk kawasan gambut, langkah pembasahan atau rewetting perlu dilakukan secara berkala agar kondisi tanah tetap lembap dan tidak mudah terbakar.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan. Sosialisasi terkait larangan membuka lahan dengan cara membakar harus terus digencarkan, disertai penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar.
Tak hanya itu, ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman di tingkat desa juga perlu diperhatikan. Penyediaan embung air, pompa, serta peralatan pemadam sederhana dinilai dapat mempercepat respons awal ketika muncul titik api.
Muniruddin mengingatkan, keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Ia mengajak warga untuk lebih waspada dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
“Karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap, serta mengganggu aktivitas ekonomi,” pungkasnya.(san/ila)
